DILIHAT secara kuantitatif, maka NTT merupakan satu-satunya Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia yang mendapat dua kali kunjungan Presiden Jokowi dan satu kali kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam 8 bulan usia Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Secara politik, dua kali kunjungan Presiden Jokowi dan satu kali kunjungan Wapres Yusuf Kalla ke NTT, memberi kesan bahwa di satu sisi Provinsi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan di sisi yang lain, Provinsi NTT juga menjadi sangat penting bagi kepentingan politik Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kalla.

Namun demikian apakah secara substantif warga NTT telah mendapatkan manfaat langsung dari dua kali kunjungan Presiden Jokowi dan satu kali kunjungan Wapres Yusuf Kalla ke NTT dalam 8 bulan ini. Jawabannya adalah hingga saat ini masyarakat NTT belum mendapatkan apa-apa dari dua kali kunjungan Presiden Jokowi dan satu kali kunjungan Wapes Yusuf Kalla ke NTT. Setidak-tidaknya kunjungan Presiden dan Wakil Presiden secara beruntun ke NTT dalam 8 bulan kepemimpinannya belum menjawab persoalan pokok yang sangat serius di NTT yang selama ini menjadi ketimpangan sosial di NTT.

Terdapat sejumlah persoalan pokok yang sangat serius di NTT yang selama ini baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi NTT abai, lalai bahkan sengaja membiarkan tanpa penanganan yang serius. Masalah itu antara lain kemiskinan struktural, kemerosotan bidang pendidikan, perdagangan orang, korupsi, minimnya pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang menempatkan NTT sebagai daerah pembuangan pejabat bermasalah, penegakan hukum yang timpang dan lain-lain.

Karena itu Presiden Jokowi harus mengisi kunjungannya yang mendadak ke NTT kali ini dengan membuka dialog dengan masyarakat, Tokoh Agama (Katholik, Protestan dan Islam) atau dengan wartawan-wartawan lokal di NTT untuk mendengarkan langsung persoalan apa saja yang menjadi masalah utama di Provinsi NTT dan apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat NTT untuk diprioritaskan.

Presiden Jokowi diharapkan sudah membaca "Surat Terbuka TPDI kepada Presiden Jokowi yang dikirim pada bulan Mei yang lalu, tentang "anomali penegakan hukum di NTT" kiranya menjadi bahan masukan dan kajian untuk Presiden Jokowi terhadap upaya perbaikan mutu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di NTT.

Persoalan yang paling utama di NTT pada saat ini adalah persoalan kelaparan akut, gizi buruk yang berakibat puluhan ribu balita NTT menderita busung lapar, persoalan trafficking, kemiskinan struktural di hampir seluruh Kabupaten di NTT yang belum tertangani, merupakan ancaman serius bagi Provinsi NTT dimasa yang akan datang antara lain yaitu akan lahir "Generasi Idiot" yang pada gilirannya akan menjadi beban negara, karena negara harus memberi makan untuk sebuah generasi manusia satu Provinsi yang tidak produktif.

Presiden Jokowi sebaiknya hapus agenda dialog dengan Gubernur NTT dan Bupati-Bupati s-NTT dan tidak perlu mendengarkan laporan atau informasi apapun dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati-Bupati di NTT, selain karena mereka justru menjadi bagian dari masalah pokok di NTT yaitu krisis kepemimpinan, apalagi sebagian besar mereka sedang bermasalah bahkan mengahdapi persoalan hukum atau persoalan korupsi (baik sebagai Tersangka, Saksi atau Terlapor). Karena itu saatnya Presiden Jokowi mendengarkan langsung dari rakyat yang selama ini menjadi korban salah urus Pemprov NTT.

Penulis: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI