Oleh : Donk Ghanie, warga Pamulang, Tanggerang Selatan

TRIBUNNERS - Jagat perpolitikan tanah air kembali terguncang setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said melaporkan rekaman yang diduga berisi percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan petinggi freeport ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Terang saja kabar ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, dan citra DPR kembali tercoreng karena kasus ini melibatkan bos DPR itu sendiri.

Malah dalam rekaman yang diduga suara Ketua DPR tersebut ikut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melakukan deal tertentu, yang lebih populer ditengah masyarakat saat ini dengan istilah “Papa MintaSaham.”

Masyarkat wajar saja kecewa, jika isi rekaman tersebut benar seperti yang telah dilansir berbagai media, ternyata wakil rakyat masih menggunakan cara-cara tidak benar dalam bekerja dan telahmenyalahi fungsi jabatan yang ia emban.

Hal itu tidak berbanding lurus dengan prestasi yang mereka hasilkan untuk memberi yang terbaik pada masyarakat yang mereka wakili.

Namun sangat disayangkan isu ini hanya memanas dipermukaan, kemudian hangat diperdebatkan dalam pemberitaan dan dialog-dialog media.

Analisa pakar beragam dalam membaca kasusini, tak ketinggalan para politisi yang ikut memainkan manuver politik dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada yang membela, dan ada pula yang menyerang.

Tentunya kasus ini tidak akan pernah selesai jika hanya menjadi topik hangat diruang publik.

Apalagi jika kasus ini masuk dalam tradisi politik kita yang sangat kental dengan proses tawar menawar, seperti kelaziman yang selalu di pertontonkan selama ini, jika sebuah kasus bermain dalam ranah politik kebanyakan masuk angin.

Sebenarnya masalah ini sangat sederhana, yang dibutuhkan adalah menguji kebenaran apakah rekaman yang diduga berisikan percakapan Ketua DPR itu dengan melibatkan penyebutan beberapa nama benar atau tidak.

Jika benar berikan sanksi keras pada pelaku, dan jika tidak benar usut tuntas motivasi pelapor dan berikan sanksi tegas.

Hal ini akan dapat terungkap jika masuk dalam proses hukum untuk menguji validasi dari rekaman tersebut.

Karena kasus ini sudah menyeret nama Presidendan Wakil Presiden, serta para petinggi negara lainnya yang dicatut dalam rekaman tersebut. Sudah sepantasnya pihak Kepolisian, KPK, atau pihak terkait lainnya mengambil peran dalam membongkar kasus ini, demi menjaga wibawa penyelenggara negara yang ikut disebutkan.

Sebaiknya hentikan spekulasi dalam membaca kasus ini, dengan mengatakan ini tidak benar atau sebagainya.

Cukup buktikan saja dengan proses hukum yang fair tanpa ada motivasi kepentingan yang bermain dalam proses tersebut. Untuk menguji validasi pembicaraan dalam rekaman itu, gunakan saja pakar telematika yang berkompeten, dan anak bangsa ini banyak yang memiliki kemampun itu.

Jikabenar, sudah sepantasnyalah pelaku diberikan hukuman berat agar dapat menjadi pelajaran bagi pejabat negara lainnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Kasian masyarakat selalu diberikan suguhan sikap-sikap yang tidak terpuji oleh petinggi negaranya sendiri. Jika selalu memberikan contoh tidak baik, petingi negara hanya akan mewariskan prilaku keji yang akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Buat apa ada bela negara, jika petinggi negara justeru ikut menghancurkan negara dengan sikap tidak terpuji. Terimakasih.