Peyelesaian sengketa lahan untuk infrastruktur juga penyebab program infrastruktur Jokowi terhambat hal ini menunjukan bahwa dua institusi yang berhubungan dengan penyedian lahan yaitu Kehutanan dan BPN yang diisi oleh dua pejabat yang berasal dari parpol yang sama ternyata justru gagal.

Disektor perlindungan industri nasional juga mengalami kegagalan. Karena kebijakan yang digunakan justru kebijakan upah murah untuk buruh.

Justru ini kebijakan yang salah karena dengan upah murah bisa meyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Padahal kebijakan yang diperlukan untuk melindungi industri nasional berorietasi Eksport harus adanya kebijakan dari sisi fiskal dengan menurunkan pajak PPN serta menghilangkan pajak import untuk bahan baku Industri nasional.

Kantor Staff Kepresidenan yang memiliki peran penting untuk mengsinkronisasi semua program program kerja Jokowi ke semua departemen dan legislatif yang seharusnya di isi oleh sosok yang punya jaringan dan pengalaman luas di birokrasi dan legislatif justru di isi oleh sekelas tokoh LSM yang tidak punya kompentensi untuk membantu kerja kerja kestaffan di Kantor Presiden

Sebenarnya gaya kepemimpinan Jokowi sangat mendukung untuk merealisasikan program program pembangunannya, tetapi sayang dalam pemilihan staf Jokowi masih belum mampu memilih yang terbaik, dan kompeten.

Sehingga hal itu tak pelak harus berujung kepada reshuffle kabinet agar program program Jokowi terealisasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Semoga saja hal itu bisa menjadi peringatan darurat bagi Jokowi - JK, agar tidak terlambat dalam merealisasikan janji kampanyenya.