Ditulis oleh : Humas PP KAMMI

TRIBUNNERS - Isu reshuffle menteri kembali menyeruak. Semua akibat  kinerja menteri yang tidak memuaskan, dan politik bagi-bagi kursi yang dimainkan oleh Presiden Jokowi.

Kegaduhan kembali memenuhi ruang-ruang informasi masyarakat, namun sekali lagi kegaduhan itu tidak memberikan dampak positif bagi rakyat.

Gaduhnya rencana resuffle sama ramainya dengan pencitraan menteri di awal masa jabatan.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melalui ketua bidang kebijakan publiknya, Azza el Munadiyan memandang bahwa kegaduhan isu reshuffle, merupakan lebih berupa agenda politik ketimbang evaluasi kinerja menteri.

"Reshuffle menteri merupakan sebuah keharusan, ketika kinerja menteri tersebut tidak memuaskan, bukan berdasarkan politik bagi-bagi kursi yang seperti yang selama ini dimainkan," ujar Azza.

"Publik membaca Jokowi hanya menjadi petugas dari partai pengusungnya. Kebijakan Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet untuk tidak melakukan bagi-bagi kursi hanya janji - janji manis ketika kampanye dulu," lanjutnya.

Kondisi politik nasional yang tak pernah sepi dari kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh partai politik pendukung pemerintah, menunjukan bahwa pemerintah dan partai politik tidak peduli kondisi rakyat.

Ekonomi Indonesia masih dilanda krisis, ratusan ribu orang masih menganggur, ribuan UMKM gulung tikar akibat serbuan produk asing. Berbagai permasalahn tersebut tertutup oleh isu reshuffle dan bagi-bagi kursi menteri.

Untuk itu KAMMI sebagai salah satu gerakan mahasiswa yang masih konsisten dalam mengawal kinerja pemerintah Jokowi meminta Jokowi bertindak tegas dengan meresuffle menteri-menteri yang memiliki kinerja buruk.

Proses reshuffle yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada rakyat bukan pelayanan kepada partai pendukung.

Jokowi harus bertindak sebagai presiden Indonesia bukan presiden boneka.