Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Masyarakat Brebes Keluhkan Minimnya Sosialisasi Tanggap Bencana
Banyak warga Brebes mengeluhkan minimnya sosialisasi tentang kebencanaan.
Ditulis oleh : Humas Fraksi PKS
TRIBUNNERS - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX, Fikri Faqih mengatakan banyak warga Brebes mengeluhkan minimnya sosialisasi tentang kebencanaan.
Hal itu disampaikan Fikri saat melakukan reses di Kabupaten Brebes, Rabu (6/1/2016).
"Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan terlalu rigid-nya peraturan perundangan tentang kebencanaan, menjadi penyebab para korban bencana tidak mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Fikri di hadapan masyarakat Kecamatan Bumiayu.
Menanggapi penjelasan Fikri, Kepala Desa Sindangwangi Darso mengamininya.
Menurut Darso, pihaknya sering kebingungan mengenai sistem pelaporan saat terjadi bencana di pedukuhan setempat.
Ia mencontohkan, saat terjadi bencana kebakaran di bulan Agustus 2015 silam, pihaknya sudah mendokumentasikan dan melaporkan kejadian ini ke pemerintah kabupaten Brebes.
"Tapi, sampai hari ini tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Akhirnya, merebak prasangka buruk di masyarakat, jangan-jangan dana bantuan sudah cair tapi tidak disebarkan kades. Langkah apa yang harus ditempuh dan kemana kami harus mengadu?" keluh Darso kepada Fikri.
Fikri menjelaskan, penetapan Status Bencana tertuang dalam UU Nomor tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam UU itu disebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
“Sementara itu, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, yakni BPBD di tingkat daerah dan BNPB di tingkat pusat," kata Fikri.
Untuk menjawab persoalan warga tersebut, Fikri mendesak pemerintah daerah agar lebih peka terhadap warganya yang terkenda bencana tanpa terlalu kaku dalam menafsirkan bunyi undang-undang
"Bupati atau walikota kan bisa memberi mekanisme santunan kepada korban terdampak, meski tidak ada yang meninggal akibat bencana, hal itu juga diatur undang-undang," papar Legislator PKS asli Tegal ini.
