Persoalan lain yang juga sangat urgent dipersoalkan adalah Palestina tidak kunjung mendapatkan pengakuan untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh dari PBB.

Langkah-langkah perjuangan Palestina dan dukungan dari beberapa negara untuk menjadikan Palestina sebagai negara Independen, selalu mengalami kegagalan.

Jadi jelas adanya, apa yang menimpa Palestina adalah bentuk-bentuk penjajahan, ketidakperikemanusian dan ketidakperikeadilan serta ketidakbebasan untuk menentukan nasib sendiri, yang ditolak secara mutlak oleh amanat pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, keberpihakan terhadap kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat Palestina menjadi kepastian yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Keputusan dan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI yang akan berlangsung pada 6-7 Maret 2016 kemarin sudah tepat.

Konferensi Luar Biasa tersebut fokus membahas problematika Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Indonesia sebagai tuan rumah semakin membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini benar-benar serius mengambil peran besar dalam menemukan resolusi permasalahan apa yang dihadapi Palestina.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan bahwa terdapat 6 (enam) isu yang akan menjadi fokus pembahasan yakni masalah perbatasan, pengungsi Palestina, sengketa Kota Yerusalem, permukiman ilegal, keamanan dan akses air bersih.

Hal yang juga sangat menarik untuk dicermati dari penyampaian Retno Marsudi yaitu didalam KTT akan ada dua dokumen yang dihasilkan.

Pertama, resolusi yang isinya political core dari negara-negara anggota OKI terhadap isu Palestina dan Al-Quds Al Syarif.

Kedua, menyiapkan Deklarasi Jakarta yang isinya lebih kepada tindak lanjut dari political core.

Pemerintah Indonesia juga berharap penyelenggaraan KTT dapat kembali menarik perhatian dunia internasional terhadap masalah Palestina, adanya persatuan baik di internal Palestina maupun dari negara-negara yang tergabung di OKI dalam mendukung penyelesaian masalah Palestina. 

Apa yang kemudian menjadi harapan-harapan pemerintah Indonesia sebagaimana beberapa poin yang disebutkan di atas bisa terealisasi.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dan dunia menanti langkah strategis konkrit seperti apa yang akan dilakukan Indonesia paska konferensi nantinya demi Palestina yang lebih baik.

Jika hasilnya bagus dan progresif, tentunya pemerintah semakin mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Namun, apabila mengecewakan, maka akan menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.