Ditulis oleh : Angelo Wake Kako

TRIBUNNERS - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung perpustakaan menuai berbagai penolakan.

Salah satu elemen yang menyatakan menolak dengan rencana pembangunan gedung perpustakaan DPR adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

PMKRI menilai bahwa pembangunan gedung perpustakaan DPR dengan menelan biaya Triliunan Rupiah adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat yang memilihnya.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Pusat PMKRI, Angelo Wake Kako, dalam releasenya.

Menurut Angelo, masih begitu banyak jumlah rakyat Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.

Kebutuhan rakyat tersebut, tidak dapat dipenuhi lantaran tidak memiliki akses pembiayaan yang cukup di tengah mahalnya biaya pendidikan.

"Dewan Perwakilan Rakyat harus mendahulukan kebutuhan rakyat Indonesia seluruhnya dari sabang sampai merauke. Secara faktual kita masih menemukan banyaknya anak-anak yang putus sekolah lantaran tidak mampu membiayai uang sekolah yang begitu mahal. Baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Kok, DPR masih memikirkan membangun gedung perpustakaan hanya dengan target agar mendapat predikat sebagai perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Ini bentuk penghianatan terhadap mandat rakyat," tuturnya. 

PMKRI juga meminta anggota DPR RI untuk kembali membaca Undang-Undang Dasar 1945, agar mengetahui hak-hak rakyat yang mesti dipenuhi oleh negara, sehingga mengetahui apa yang mesti diperjuangkan ketika menjadi wakil rakyat.

“DPR harus mulai membaca kembali Undang-Undang Dasar, dan melihat mana hal yang  wajib diberikan negara kepada rakyat. Kita semua mengetahui bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan hak segenap rakyat Indonesia. Itu yang paling penting dilakukan saat ini, bukan membangun gedung perpustakaan,” tutur Angelo.

Lebih lanjut, mahasiswa pascasarjana, Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, ini  menyatakan bahwa penolakan ini bukan semata-mata soal sempitnya ruang fiskal negara, melainkan berdasarkan prioritas program yang mesti didahulukan.  

“Kami menolak, bukan karena alasan sempitnya ruang fiskal negara, melainkan prioriotas program yang bersentuhan dengan kebutuhan rakyat kita saat ini."

"Pertanyaannya adalah manakah yang lebih penting, menyekolahkan anak-anak terlantar atau membangun perpustakaan DPR? Selagi masih ada anak-anak Indonesia yang kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik karena tidak bisa sekolah, PMKRI tidak akan pernah menyetujui pembangunan gedung perpustakaan tersebut,” tandasanya.