Perpindahan dari desa ke kota menyebabkan kota menjadi over-population dengan segala permasalahan yang menyertai.

Kemacetan lalu lintas, transportasi massal yang belum memadai, pengangguran tenaga kerja non terampil merupakan beberapa contoh dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat perkotaan yang sudah melampaui kapasitas daya tampungnya.

Pedesaan, dengan ciri wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya yang bermigrasi ke kota, kehilangan daya tarik dan semakin tertinggal perkembangan pembangunannya, serta kehilangan tokoh pemuda yang seharusnya menjadi agen perubahan untuk perdesaan.

Hal tersebut dikarenakan permasalahan-permasalahan pada umumnya yang terjadi di perdesaan, seperti keterbatasan mata pencaharian, kurangnya kesempatan kerja non-pertanian, penurunan investasi petanian, kurangnya pembangunan kawasan perdesaan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, dan ketidakmampuan pemain lokal dalam memanfaatkan peluang pasar global.

Untuk itu, perlu adanya ‘penyeimbang’ sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan.

Keseimbangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada perdesaan untuk berkembang melalui alokasi dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Pada dasarnya, selama ini pembangunan perdesaan terhambat salah satunya dikarenakan unsur pembiayaan pembangunan perdesaan yang masih minim.

Dana desa tersebut diberikan sebagai modal bagi perdesaan untuk mengembangkan wilayahnya dengan kewenangan pengelolaan dan pengaturannya diberikan kepada pemerintah/perangkat desa untuk menentukan prioritas pembangunan masing-masing desa.

Permasalahan dan potensi yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya tentu berbeda. Pemberian kewenangan terhadap desa untuk mengatur wilayahnya sendiri merupakan wujud implementasi dari proses desentralisasi di negara ini.

Kerangka besar pemberian dana desa diharapkan dapat menyediakan dan/atau meningkatkan akses terhadap masyarakat desa terhadap sumber daya lokal dan pengentasan dari kemiskinan.

Akses yang disediakan tentunya mengacu pada dua objek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu objek fisik sebagai tempat pembangunan dan objek manusia sebagai aktor pembangunan.

Memperhatikan hal tersebut, penyediaan akses perdesaan dapat melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar kawasan perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketiganya mempunyai keterkaitan untuk pembangunan wilayah perdesaaan.

Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan sebagai bentuk fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat desa yang diharapkan dapat memenuhi kapasitas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sehingga mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar digunakan sebagai investasi awal guna membangkitkan aktivitas ekonomi perdesaan.