Menilik pada beberapa faktor diatas, dana desa merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Peluang tersebut diharapkan dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh pemerintah/perangkat desa dan jajaran pemangku kepentingan desa lainnya dengan baik.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat desa untuk menyongsong penghidupan perdesaan yang lebih baik.

Menyikapi kritik terhadap kebijakan dana desa, sebuah kebijakan pemerintah memang harus dikawal bersama di negara berasaskan demokrasi seperti di Indonesia ini, apakah implementasinya berjalan dengan baik, lalu apakah output nya lebih banyak menghasilkan sisi positif atau negatif.

Adanya berbagai kritik terhadap implementasi dana desa merupakan input bagi kebijakan dana desa agar berkontribusi lebih baik kepada pembangunan perdesaan dan menjadi tantangan impelementasi dana desa ke depannya.

Mekanisme pembiayaan pembangunan perdesaan oleh dana desa penting untuk diperhitungkan.

Dengan pelibatan dana desa yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat desa, diharapkan transparansi penyaluran dana secara vertikal tersebut harus jelas mekanisme dan tenggat waktu penyalurannya untuk meminimalisir adanya mafia-mafia pemangkas dana desa oleh pihak-pihak tertentu.

Tak hanya secara vertikal, transparansi penyaluran dana desa juga harus berjalan secara horizontal, yakni dengan adanya transparansi pengelolaan dan penggunaan dana desa dalam kegiatan pembangunan perdesaan di dalam tataran masyarakat.

Tantangan implementasi dana desa lainnya, yakni perlu adanya pengawalan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait dana desa dengan berbasis collaborative governance yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan dana desa.

Kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan terhadap jalannya dana desa tersebut akan berkontribusi positif terhadap efektifitas dan efisiensi implementasi dana desa.