Ditulis oleh : Petrus Selestinus, Advokat Peradi

TRIBUNNERS - Tujuh partai politik, PDIP, GERINDRA, PKB, PKS, PPP, Demokrat, dan PAN membetuk koalisi yang diberi nama Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi pilkada DKI Jakarta 2017 dengan agenda utama menumbangkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pembentukan koalisi ini harus dibaca dan diwaspadai sebagai pesan ancaman terhadap pemberantasan korupsi pascapilkada DKI Jakarta. 

Mengapa? Karena Koalisi Kekeluargaan selain  memberi makna bahwa sebuah kekuatan besar dengan kecenderungan kearah membangun sebuah nepotisme untuk mendapatkan kekuasaan politik akan segera lahir, juga hal ini jelas merupakan ancaman baru terhadap upaya bersama untuk memberantas korupsi yang berakar di kalangan aparat pemerintahan DKI Jakarta.

Ini adalah signal bahwa kekuasaan yang akan dibangun oleh partai politik dalam koalisi kekeluargaan adalah sebuah rangkaian upaya secara sistimatis membangun kekuatan nepotisme  dalam pemerintahan DKI Jakarta yang akan datang.

Kita patut menyesalkan sikap PDIP yang meskipun memiliki kekuatan besar dengan jumlah 28 kursi anggota DPRD DKI Jakarta dan mampu mengusung satu paket pasangan calon tanpa koalisi, namun masih mau ikut-ikutan terjebak dalam membangun Koalisi Kekeluargaan yang patut diduga sebagai cikal bakal atau embrio nepotisme baru pasca pilkada DKI Jakarta 2017.

Mengingat pesan yang disampaikan ke publik oleh Koalisi Kekeluargaan adalah tumbangkan dan lengserkan Ahok.

Padalah publik melihat secara kasat mata bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika itu Jokowi dan Ahok sejak awal sudah meletakan dasar-dasar untuk memerangi gurita KKN  di lingkungan Pemda DKI Jakarta.

Ini adalah bentuk "perlawanan secara terbuka" terhadap upaya pemberantasan KKN yang dilakukan oleh Ahok melalui pilkada dengan mengatasnamakan Koalisi Kekeluargaan sebagai cikal bakal nepotisme.

Ironisnya lagi Koalisi Kekeluargaan yang dibangun oleh tujuh partai politik besar ini semangatnya hanya semata-mata untuk menumbangkan Ahok.

Asal bukan Ahok, sehingga memberi message kuat kepada publik bahwa partai-partai politik dalam Koalisi Kekeluargaan sedang membangun kekuatan nepotisme untuk melanggengkan KKN  dalam pemerintahan Pemda DKI Jakarta yang saat ini nyaris berkembang karena secara konsisten dihilangkan oleh Gubernur Ahok dengan sistim tatakelola yang dikembangkan selama ini dan berhasil.

Kita tahu bahwa gaya kepemimpinan Ahok adalah menutup semua celah dan lorong-lorong gelap untuk KKN dalam kepemimpinan yang dibangun bersama dengan Presiden Jokowi ketika masih sama-sama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa gurita korupsi besar di Pemda DKI Jakarta, hulunya berada di DPRD DKI Jakarta.

Sehingga apabila sekarang ini terdapat upaya keras untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok dan asal bukan Ahok yang dibangun melalaui kekuatan koalisi partai politik termasuk dalam "Koalisi Kekeluargaan" maka koalisi ini harus dilawan, dibasmi atau segera dibubarkan.

Karena Koalisi Kekeluargaan ini memberi signal dan pesan kuat kepada publik bahwa kekuatan anti pemberantasan korupsi akan segera bangkit dan cara utama yang dilakukan adalah tumbangkan Ahok, lengserkan Ahok segera dari kekuasaannya di Pemerintahan DKI Jakarta melalaui Pilkada.