Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Dua Tahun Jokowi-JK Berhasil Berikan Kesehatan Gratis
Legislator DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, dalam dua tahun pemerintahannya, Jokowi-JK dinilai telah mampu memilih prioritas p
Ditulis oleh: Fraksi Nasdem
TRIBUNNERS - Pada 20 Oktober, pemerintahan Jokowi-JK akan genap menginjak dua tahun.
Legislator DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, dalam dua tahun pemerintahannya, Jokowi-JK dinilai telah mampu memilih prioritas program yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Program tersebut adalah program kesehatan gratis.
Menurut Irma, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, sudah lebih dari 94 juta jiwa rakyat kurang mampu mendapatkan BPJS kategori PBI.
Yaitu kartu BPJS gratis yang iuran bulanannya di bayar oleh Pemerintah.
"Itu artinya kurang lebih 35% dari total penduduk Indonesia mendapatkan kartu pengobatan gratis," ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/10/2016).
Capaian tersebut, menurutnya, adalah suatu hal yang luar biasa.
Sebab, di tengah lesunya ekonomi dunia dan kurang baiknya ekonomi Indonesia nasional, pemerintah mampu memilih prioritas program yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Jika pun masih banyak kekurangan dalam pelayanan BPJS saat ini, itu bukan berarti program ini tidak tepat sasaran.
"Memang butuh terus menerus perbaikan dalam melayani rakyat," katanya.
Kendati pun banyak keberhasilan yang telah dicapai, Irma juga memberikan evaluasi, khususnya di sektor perlindungan tenaga kerja yang masih belum banyak perubahan.
Dalam pandangannya, pendapatan pekerja sesuai dengan upah minimum regional (UMR), belum dilaksanakan dengan kontrol yang baik dari kementrian terkait.
"Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Namun tidak mendapat sanksi," tuturnya.
Sementara itu, persaingan bebas tenaga kerja ASEAN, sebagaimana yang disepakati dalam Mutual Recondition Aransemen (MRA), delapan posisi jabatan kerja belum terkontrol yang baik. Ini terutama menyangkut Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang menjadi prasyarat investasi.
Hal lainnya adalah terkait Balai Latihan Kerja (BLK). Media yang seharusnya menjadi garda terdepan perbaikan kualitas keterampilan TKI, terabaikan dengan alasan tidak adanya anggaran.
"Padahal sektor TKI ini menyumbang lebih dari 150 triliun pertahun," katanya.
Oleh sebab itu, Irma melanjutkan, di sisa tiga tahun ke depan, pemerintah harus lebih serius menggenjot lagi hal-hal yang masih kurang tersebut.
"Ya tentu, Kementerian Keuangan sudah sangat baik memotong anggaran-anggaran yang tidak perlu. Tetapi tidak boleh potong pukul rata," ujarnya.
