Ditulis oleh : Putri Dianita Ruswaldi

TRIBUNNERS - Langkah aktif pemerintahan Jokowi-Jk selama dua tahun berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia.

Sejak pemerintahan Jokowi-JK dilantik di bulan Oktober 2014, tiga periode semester pelaporan data yakni Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp 453,8 triliun, naik 32,5% bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp 342,4 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Pelayanan publik kepada investor menjadi ujung tombak dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (25/10/2016).

Menurut Tom, kenaikan yang tercatat dihitung berdasarkan nominal rupiah, sementara apabila dihitung dari nominal dolar USD, maka kenaikan yang dicapai cukup moderat sebesar 4,8% menjadi USD 34,7 miliar, dari posisi sebelumnya USD 33,1 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa ruang perbaikan yang perlu dilakukan masih terus terbuka lebar,” katanya.

Dari data yang dirilis oleh BKPM dalam periode 3 semester pelaporan investasi, jumlah proyek investasi mengalami kenaikan sebesar 145,9% dari sebelumnya 10.953 proyek menjadi 26.932 proyek.

Sementara penyerapan tenaga kerja naik tipis 4,1% dari 1,21 juta menjadi 1,26 juta tenaga kerja.

Lebih lanjut Tom menyampaikan bahwa dari daftar negara-negara penyumbang investasi, RRT  merupakan negara yang kenaikannya meningkat signifikan.

Diantaranya Hong Kong tercatat naik dari USD 0,8 miliar menjadi USD 2 miliar atau naik 155%, sedangkan dari RRT naik dari USD 0,8 miliar menjadi USD 1,6 miliar atau naik 78%.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM juga melaporkan hasil dari kunjungan promosi investasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI ke AS, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, pemerintah mengidentifikasi 110 minat investasi senilai USD 201 miliar.

"Dari jumlah tersebut USD 32 miliar atau 16% telah mendapat Izin Investasi dan dalam proses realisasi, sementara USD 169 miliar atau 84% masih terkendala, baik terkendala problem internal perusahaan maupun kendala yang ditemui di Indonesia,” katanya.

Dalam masa dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus melakukan kerja nyata di bidang investasi terutama terkait perbaikan pelayanan investasi kepada investor.

Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

Berbagai terobosan kebijakan yang telah dilakukan oleh BKPM di antaranya PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 K/L yang menyatu dalam 1 kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin.

Selain itu, dari program-program terobosan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM beberapa di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 2 serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 10.