Oleh : Makmur Sianipar, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Teolog Indonesia (PEMASTI), dan Direktur   Research Institute  for Ethical Business and Political Leadership Development (Rebuild))

SEPERTI yang terjadi berulang setiap tahun, aksi penolakan terhadap kegiatan ibadah kembali mencuat pada bulan Desember ini. Peristiwa terbaru yang viral adalah penolakan perayaan Natal di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 8 Desember lalu (Tribunnews, 11/12).

Sebelumnya, penolakan serupa juga menimpa minoritas Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan (cirebon.tribunnews.com, 5/12).

Menurut pantauan Imparsial, sepanjang 2024 terdapat 23 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelaku utamanya adalah aparat pemerintah, tokoh agama, warga, dan organisasi kemasyarakatan (Tempo.co, 11/12).

Ironisnya, dalam setiap aksi intoleransi, negara justru absen sebagai pengayom rakyatnya. Negara malah tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan keyakinan mereka.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyebut pemerintah “hanya berpangku tangan. Pemerintah dan aparat penegak hukum kerap permisif terhadap kelompok intoleran dan memilih melakukan pembiaran,”  (Tempo.co, 11/12).

Baca juga: Menteri Agama: Ulama Lebih Banyak Bersahabat dengan Mensos, Tapi Jarang Diundang Bappenas

Dari berita televisi, kita sering menyaksikan aparat kepolisian yang hadir dalam peristiwa intoleransi justru meminta korban untuk menghentikan kegiatan atau meninggalkan lokasi, bukan mengusir para penyerang. Ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Duri dalam Daging Sejarah

Marginalisasi kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan adalah warisan sejarah sejak awal berdirinya republik ini.

Semuanya bermula dari perdebatan di sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ketika Radjiman Wedyodiningrat bertanya, “Apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?”  Usulan dasar negara pun beragam. Soekarno, melalui pidatonya pada 1 Juni 1945, mengajukan Pancasila sebagai jawabannya.

Perdebatan memunculkan dua faksi besar: golongan Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dan golongan nasionalis yang mendukung Pancasila.

Panitia Sembilan yang diberikan tugas merumuskannya akhirnya mencapai kesepakatan pada 22 Juni 1945 dengan melahirkan Piagam Jakarta.

Namun, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, rumusan Piagam Jakarta diubah. Utusan Indonesia Timur menolak bergabung jika Piagam Jakarta diberlakukan.

Meski tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan, kedudukan agama minoritas dan penghayat kepercayaan tetap terpinggirkan.