TRIBUNNERS - Beberapa waktu lalu surat terbuka yang ditulis Sultan Tidore Husain Sjah untuk Presiden Joko Widodo beredar luas di tengah masyarakat dan menjadi pembicaraan khususnya di kalangan pemerhati dan praktisi politik.

Tidak sedikit yang menilai surat itu cukup keras dan menohok.

Sultan Tidore, dalam surat yang beredar di jejaring media sosial itu, mempertanyakan wacana kerjasama pemerintah dengan negara tetangga Jepang dalam mengelola Pulau Morotai di Maluku Utara.

Sultan Tidore bertanya apakah penyusunan rencana itu melibatkan masyarakat di Pulau Morotai, dan apakah rencana akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.

Pada bagian lain, Sultan Tidore juga mengatakan, dirinya berharap rumah NKRI dijaga dan dirawat bersama-sama sehingga semua pihak merasa betah dan nyaman tinggal di dalamnya.

Di masa lalu Tidore adalah sebuah kesultanan yang memiliki pengaruh begitu besar di wilayah timur kepulauan Nusantara. Berdiri di abad ke-11, Kesultanan Tidore berpengaruh hingga ke Papua negeri-negeri lain di Samudera Pasifik.

Tidore bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950, bersamaan dengan hancurnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diciptakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Desember 1949.

Di tahun 1956 Tidore berperan dalam pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat. Di tahun itu pula Sultan Zainal Abidin diangkat sebagai Gubernur Irian Barat dan Tidore sebagai ibukotanya.

Kini Tidore berstatus sebagai kota di Provinsi Maluku Utara.

Ketika menyambut tamu-tamunya dari Komite Nasional Pembela Kedaulatan NKRI dan Martabat Bangsa (PKNMB) di Keratoran Kesultanan Tidore, Senin (30/1), Sultan Tidore mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud lancang dan menggurui Presiden Jokowi lewat surat terbuka yang ditulisnya.

Delegasi Komite Nasional PKNMB yang berkunjung ke Tidore dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat PKNMB Laksamana (Purn.) Tedjo E. Purdijatno, Ketua Umum PKNMB Batara R. Hutagalung, dan Sekjen PKNMB Deddy A. Toekan. Ikut hadir dalam rombongan mantan Wakapolda Maluku Utara Irjen (Purn.) Hidayat Fabanyo, Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Teguh Santosa, dan pengusaha muda Wicaksono.

Sultan Tidore didampingi oleh Perdana Menteri Kesultanan Tidore M. Amin Faarouq dan sejumlah menteri di Kesultanan Tidore.

Menurut Sultan Tidore, sudah barang tentu Presiden Jokowi lebih mengerti urusan pengelolaan negara yang sangat kompleks.

Namun demikian, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang ingin merusak nama baik Presiden Jokowi baik sebagai individu maupun kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia.