TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan, ketimpangan dan stabilitas ekonomi antarwilayah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dilihat dari stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional yang belum merata.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi di daerah agar dapat mendorong kinerja perekonomian nasional secara positif,” papar Arif Budimanta dalam paparan hasil kajian KEIN tentang “Regional Growth Strategy” di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (13/3/2017).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur serta Aceh, pertumbuhan ekonominya bergerak tidak stabil.

Terutama karena bergantung pada sektor yang sangat rentan terhadap faktor eksternal.

Sementara Kalimantan Tengah, kendati selalu pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata nasional, namun tetap berfluktuasi.

Kondisi ini harus diwaspadai, karena fluktuasi yang terlalu tinggi memberikan sinyal kerentanan.

Apalagi, hasil kajian KEIN mengungkapkan bahwa perekonomian Kalteng saat ini bertopang pada sektor pertanian.

Sementara sektor tersebut, perkembangannya sangat bergantung pada kondisi alam dan kondisi eksternal yang bisa mengakibatkan ketidakpastian.

Selain pertanian yang menyumbang 21 persen, kontributor kedua terbesar bagi perekonomian Kalteng adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 16 persen.

“Kita masih ingat, pada tahun 2014 sektor tersebut mengalami kontraksi sehingga pertumbuhannya negatif, karena sangat bergantung terhadap kondisi eksternal,” tutur Arif.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalteng ditopang oleh investasi, khususnya perkebunan sawit dan konsumsi rumah tangga.

Hingga saat ini, ekspor Kalteng belum bisa menopang perekonomian, karena wilayah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap barang-berang yang berasal dari luar provinsi.

Terutama barang-barang hasil industri, baik berupa bahan makanan maupun bukan makanan.

Di dalam Kalteng sendiri, sebenarnya banyak potensi yang dapat dikembangkan. Dari sumber daya alam yang melimpah hingga potensi wisata yang sangat besar.

Selain itu, Arif juga mengingatkan bahwa sejumlah proyek strategis nasional akan dibangun di Kalteng. Misalnya, pembangunan dua jalur rel kereta api, food estate, serta revitalisasi bandara.

Kendati demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi oleh Kalteng agar perekonomian daerahnya dapat berkembang dengan baik.

Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, komoditas andalan yang kurang terdiversifikasi seperti sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah.

Dalam banyak hal, Arif menegaskan bahwa upaya memaksimalkan perekonomian Kalteng harus melibatkan pemerintah pusat.

“Tentu saja komitmen dari pemerintah provinsi sangat penting,” ujarnya.

Arif mengingatkan, keterlibatan pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian regional, termasuk di antaranya Kalteng, sangat penting untuk mewujudkan terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas.

“Presiden telah menetapkan bahwa tahun 2017 merupakan tahun pemerataan,” ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang merata, lanjut Arif, mesti diterjemahkan sebagai upaya pengembangan ekonomi berbasis wilayah untuk mendukung perekonomian nasional. Hal ini harus jadi fokus kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas, yang di antaranya diindikasikan dengan tidak terkonsentrasi di satu wilayah, misalnya Pulau Jawa.

“Dengan begitu, perekonomian akan semakin kuat dan merata. Hasil pertumbuhannya dapat dinikmati oleh masyarakat dari seluruh Indonesia, sehingga mampu menekan ketimpangan,” tegas Arif.