Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Pemerintah Ingin Reklamasi Pantura Jakarta Dilanjutkan Ini Penyebabnya
Pakar tekhnologi lingkungan yang juga direktur Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali memahami sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar tekhnologi lingkungan yang juga direktur Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali memahami sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin Gubernur DKI terpilih nantinya tetap melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Karena hal ini kata Firdaus merupakan solusi mengatasi permasalahan Ibukota.
"Maksud Pak Luhut tentunya agar pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah sejak jauh hari melihat pentingnya reklamasi di pantura Jakarta," jelas Firdaus Ali, Kamis (18/5/2017).
Sebelumnya kepada media, Luhut mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
"Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab," kata Luhut Panjaitan.
Firdaus Ali mengatakan, pemerintah sudah sejak dekade sembilanpuluhan merencanakan revitalisasi dan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta.
"Pemerintah pusat tentunya tidak ingin proyek ini tertunda atau terhenti karena perbedaan pandangan dengan pelaksana di daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur DKI," jelas Firdaus.
Menurut Firdaus Ali, permasalahan ibukota multidimensi. "Tak hanya ancaman banjir seperti yang pak Luhut katakan. Masih ada yang lain, seperti problem kependudukan, daya dukung lingkungan, masalah ketimpangan kualitas wilayah, termasuk kualitas Teluk Jakarta yang terus menurun," jelas Firdaus Ali.
Reklamasi, kata Firdaus, bagi ibukota sangat penting dan urgen. "Sejak Keppres ditandatangani tahun 1995, hingga saat baru sebagian kecil yang terwujud," tambah Firdaus Ali.
Firdaus Ali berharap, kekuatiran Menteri Luhut dapat teratasi segera setelah gubernur baru dilantik. Ia optimis pada akhirnya pemprov DKI akan memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat yang sedang mencari solusi tepat dan cepat untuk Ibukota yang berkembang sangat pesat.
"Melihat problematikanya, saya cukup yakin Pemimpin baru Jakarta akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat untuk melanjutkan reklamasi," kata Firdaus Ali.
Senada dengan optimisme Firdaus Ali, Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, meyakini Anies dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal reklamasi Teluk Jakarta.
"Pak Anies kan mantan menteri di kabinet. Jadi, pasti punya peluang lebih leluasa berdialog dengan pemerintah pusat," kata Sudirman kepada media di Jakarta.
Sementara itu, menanggapi potensi dampak reklamasi terhadap kerusakan lingkungan, Pakar Reklamasi Ir. Sawarendro yakin reklamasi di pantai utara Jakarta tidak merusak lingkungan. "Tujuan reklamasi di sana, salah satunya justru untuk merevitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang saat ini tercemar," jelas Sawarendro.