Karena harus memasukan rekap KTA, pengurus, dan syarat-syarat lain dengan rigid.

Serta mencantumkan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data
anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai,
serta nomor rekening dan data lainnya. Tidak harus mendaftarkan dengan ratusan boks-boks
container.

Bahkan dengan SIPOL dapat membangun transparansi serta menjaga hubungan antara
konstituen dengan partai.

Jika ditarik ke depan, terang August, sebenarnya basis data parpol yang ada di SIPOL dapat
diberdayakan lagi.

Misalnya, data tersebut dapat digunakan untuk mengukur derajat organisasi masing-masing parpol.

Hingga saat ini belum kajian mendalam mengenai topik ini.

SIPOL kedepan bisa saja menjadi stimulus terhadap penguatan kelembagaan parpol.

Bahkan dapat menjadi basis data awal untuk formula model bantuan keuangan parpol.

“Data SIPOL seperti memberikan kita waktu untuk mengecek apakah parpol siap menghadapi
kontestasi yang lebih sophisticated. Pada sisi lain kita juga harus mengakui masih ada beberapa catatan
terkait SIPOL dari sisi teknis dan teknologi ini dianggap relatif baru di dunia pemilu Indonesia”.