Hal yang patut kita apresiasi dari Jaksa Penuntut Umum adalah ketika usai Setya Novanto dan Tim Pembelanya membacakan Nota Pembelaan, Jaksa Penuntut Umum KPK langsung menyudahi dengan satu kalimat bahwa JPU KPK menolak seluruh dalil Pembelaan Setya Novanto dan Tim Pembelanya dan meminta supaya agenda sidang berikutnya dengan acara Pembacaan Putusan.

Sikap JPU KPK ini menunjukkan bahwa Nota Pembelaan Setya Novanto dan Tim Pembelanya tidak ada hal baru dan tidak ada informasi baru yang signifikan bahkan hanya mengulang-ulang cerita lama.

Sehingga tidak memerlukan tanggapan JPU KPK dalam bentuk Replik secara tertulis.

Baca: Cuaca Panas dan Terik di Bali Terjadi Akibat Gerak Semu Matahari

Publik berharap Majelis Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Setya Novanto.

Karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar, tidak saja kepada kerugian keuangan negara dan penduduk Indonesia mengantongi KTP elektronik bermutu rendah hasil korupsi.

Tetapi juga merendahkan martabat dan kehormatan DPR RI yang ternyata dalam kasus e-KTP fungsi pengawasannya lumpuh total berubah menjadi fungsi pelaku kejahatan korupsi.

Inilah yang harus KPK jadikan DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai korporasi yang ikut terlibat dalam kejahatan korupsi yang memerlukan pertanggungjawaban pidana.