Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menpan RB Teken MoU Bidang e-Government dengan Menteri Korsel
Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Seoul, Senin (10/9), berlaku pada 2019 dan merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya pada 2016-2018.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNERS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Syafruddin dalam kunjungan kerja mendampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan (Korsel) menandatangani nota kesepahaman bidang e-government dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Kim Boo Kyum.
Baca: Link Live Streaming Liga 1 Indonesia: Persebaya Vs PS Tira di Indosiar Pukul 18.30 WIB
Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Seoul, Senin (10/9), berlaku pada 2019 dan merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya pada 2016-2018.
Dalam sambutannya, Syafruddin mengatakan penerapan e-goverment di Indonesia merupakan salah satu program reformasi birokrasi sebagai upaya nyata dari Kementerian PAN dan RB untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo.
"Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kita melakukan kerja sama dengan Korea karena mereka sudah maju dalam penerapan e-government," kata Syafruddin dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (10/9).
Syafruddin mengungkapkan keberadaan Pusat Kerja Sama E-Government atau Eletronic Government Cooperation Centre (EGCC) Indonesia-Korea yang telah beroperasi sejak Maret 2016 memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, termasuk sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.
Sementara itu, Kim Boo Kyum mengatakan penandatanganan ini memungkinkan pengembangan kerja sama antara kedua negara yang lebih besar lagi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di Indonesia.
Menurutnya, program pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintahan Presiden Jokowi di Indonesia sejalan dengan kerja sama yang dilakukan saat ini.
"Saya yakin kerja sama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea," kata Kim.
