TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno menggelar diskusi Kamisan di Kampus Universitas Bung Karno, Kamis (6/12/2018).

Direktur Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Dr. Didik Suhariyanto SH, MH yang hadir sebagai pembicara mengatakan Rakyat yang memiliki peran besar dalam mengendalikan kondisi pelaksanaan pemilu serentak 2019

"Untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPR Propinsi serta Kabupaten/Kota pada tanggal 17 April 2019 mendatang, rakyat yang menentukan nasib bangsanya untuk menetapkan keputusan yang tertinggi dibidang politik, dan memiliki hak untuk ikut serta melakukan aktifitas kenegaraan, bukan diluar kesadaran yang menpengaruhinya," ungkap Didik Suhariyanto.

Rakyat dikatakannya harus bersatu dengan kesadarannya untuk menentukan hak pilih tanpa adanya tekanan, paksaan,
diskriminasi, intoleransi, saling menghujat maupun menebar kebencian.

"Apabila kondisi diluar kesadaran rakyat, negara menjadi tidak stabil maka akan berpengaruh pada prosedur pelaksanaan teknis Pemilu serentak yang pertama di Indonesia. Karena Pemilu serentak dilaksaksanakan secara manual dan rumit dengan mencoblos lima kertas suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota," jelasnya.

Menurutnya, Pemilu serentak adalah hasil dari uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan Mahkamah Konstitusi menyetujui pelaksanaan Pemilu Serentak melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

"Dengan sistem Pemilu proporsional terbuka pemilihan langsung," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Didik Suhariyanto, pelaksanaan Pemilu Serentak apabila tidak didukung dengan stabilitas negara, maka pelaksanaan Pemilu akan kacau.

"Tanpa stabilitas akan menjadi sumber kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak, mengingat kondisi geografis, pengalaman kekerasan terhadap pemilih, konflik antar peserta pemilu, sehingga berpotensi menganggu dan menghambat proses pemilu serentak yang berdaulat rakyat. Dan yang terpenting dalam pelaksanaan pemilu serentak adalah netralitas penyelenggara pemilu," paparnya.

Ditempat yang sama, kordinator diskusi Kamisan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UBK, Ir.Petrus Bramandaru SH mengatakan bahwa pihaknya, mahasiswa pasca sarjana UBK sangat peduli akan terselenggaranya Pemilu Serentak, bersih, damai, jujur serta bergembira.

"Mahasiswa pasca sarjana UBK sangat peduli akan terselenggaranya Pemilu Serentak, bersih, damai, jujur serta bergembira, mengingat pemilu serentak ini baru pertama kali diadakan di Indonesia," kata Petrus Bramandaru.