Parpol tidak boleh dibiarkan menjadi penentu pengambil kebijakan strategis negara tanpa mekanisme kontrol. Selama ini parpol telah menetapkan parliamentray threshold dan presidential threshold.

Corruption threshold inilah yang menjadi mekanisme check and balances terhadap kekuasaan parpol yang tidak takterbatas.

Pertanyaannya, adakah kemauan politik dari partai-partai politik untuk menetapkan aturan tentang Corruption Threshold?

Saya kira inilah salah satu agenda mendesak untuk segera disuarakan secara nasional. Tanpa check and balances terhadap partai politik, maka elit-elit parpol akan menjadi parasit ganas yang terus menerus menggerogoti nilai-nilai kedaulatan rakyat.

Ancaman People Power

Kondisi kebangsaan pasca pileg dan pilpres yang sangat dramatis, menimbulkan berbagai spekulasi yang mengkhawatirkan.

Ancaman people power dari pihak yang merasa dicurangi secara eksesif dan sistematis telah menjadikan situasi politik tanah air menjadi sangat mencekam.

Mengapa ancaman people power mengemuka di saat pileg dan pilpres berlangsung? Apakah persoalan bangsa hanya sebatas pemilu yang adil dan kredibel?

Sekali lagi partai politik menunjukkan arogansi dan egoismenya yang hanya memikirkan perebutan kekuasaan bagi para elit-elitnya sahaja.

Padahal dalam sejarah people power, ia terjadi bukan karena faktor pemicunya saja.

People power terjadi akibat akumulasi persoalan kebangsaan yang berlangsung lama dan tak terpecahkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sosiolog Michael Kimmel bahwa "people power's are not made. They come".

Kimmel melanjutkan bahwa salah satu syarat utama terjadinya people power adalah kelindan dua kualitas emosi dari masyoritas yaitu keputusasaan (despair) dan harapan (hope).

Keputusasaan mendorong masyarakat bergerak dan berpartisipasi dalam people power, sementara harapan mentransformasi kemarahan publik untuk merumuskan sebuah visi kebangsaan yang dicita-citakan.