-
Home
»
-
Tribunners
»
-
Budaya
Tribunners / Citizen Journalism
'Dilema Masyarakat Adat'
Menepi sejenak dari hiruk pikuk ibukota dengan serangkaian perbincangan yang melulu politik.

Oleh: Patricia Leila Roose
Menepi sejenak dari hiruk pikuk ibukota dengan serangkaian perbincangan yang melulu politik. Apalagi setahun belakangan ini tiba- tiba semua orang "mendadak politik".
Tua- muda dengan berbagai macam latar belakang pengalaman pribadi dan pengalaman kebudayaannya menjadi antusias masuk di perbincangan itu.
Perlu sekiranya merenung dan berpikir jernih untuk mencoba melihat masalah yang selalu muncul dari masa ke masa. Salah satu yang layak jadi bahan perbincangan yaitu tentang masyarakat adat yang masih kental tradisinya dan arus perubahan yang selalu terjadi.
Pada jaman kolonialis barat datang ke negeri ini, sudah banyak terjadi benturan antara kaum adat dengan pikiran atau ide baru yang muncul.
Ketegangan itu akan selalu muncul termasuk ketika para kolonialis datang ke negeri ini dengan segala ragam perbedaan yang jauh lebih rumit.
Penakhlukan secara politik, ekonomi, dan militer terhadap bumi nusantara oleh Belanda tidak menyelesaikan persoalan. Urusan keyakinan dan tata nilai yang diyakini selama berabad-abad oleh penghuni wilayah nusantara ini tidak bisa serta merta dibasmi. Keyakinan adalah hal yang " esensial" bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini.
Dalam menjalankan pemerintahan dengan gaya administrasi dan pemerintahan yang dianggap modern pada saat itu, pihak Belanda terpaksa melakukan kompromi-kompromi terhadap budaya setempat, dengan salah satu caranya adalah mendatangkan ahli- ahli di bidang ilmu kebudayaan untuk menjadi birokrat kolonial.
Memasuki fase kemerdekaan muncul ketegangan baru antara negara dengan kekuatan masyarakat adat yang masih kental dengan tradisi- tradisinya. Soal-soal yang disebut diatas memang tidak pernah selesai.
Karena antara tradisi dengan ciri kekerabatan yang kuat dalam satuan wilayah yang kecil akan selalu berhadapan dengan kuasa negara yang menguasai wilayah yang lebih luas, yang sering memaksakan keseragaman dalam cara berpikir, bertindak dan bersikap atas nama negara.
Baca Juga
-
Ketua DPP Partai Nasdem Minta Jokowi Tak Baper Terkait Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengomentari pernyataan Presiden Jokowi terkait munculnya wacana perubahan masa jabatan kepala negara.
-
Junimart Girsang Soroti AD/ART FPI yang Tidak Mencatumkan Tunduk pada Pancasila dan UUD 1945
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memberikan tanggapannya soal SKT FPI.
-
Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Surya Paloh: Kalau Memang Kebutuhan ke Arah Itu Kenapa Tidak
Surya Paloh mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden mejadi tiga periode hal ini tidak masalah asalkan menjawab kebutuhan masyarakat.