Menurut saya, satu-satunya jabatan yang pantas dan layak untuk BG adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Lembaga yang selama ini dipimpin oleh Profesor Sri Adiningsih ini adalah satu-satunya lembaga strategis di lingkaran terdekat Presiden yang belum disentuh Jokowi untuk dirombak.

Di lembaga ini menurut saya BG layak ditempatkan. Beberapa pengamat politik yang saya hubungi mengamini pendapat saya.

Dengan kapabilitas, rekam jejak dan prestasinya, laki-laki kelahiran Solo, 11 Desember 1959 ini menurut saya layak dipercaya menduduki jabatan strategis tersebut.

BG dan anggota Wantimpres yang lain mempunyai kapasitas yang memadai untuk memberi saran dan pertimbangan strategis kepada Presiden Jokowi.

Dengan pertimbangan saat ini Tim Ekonomi Presiden sudah cukup solid dan kuat, Presiden Jokowi perlu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang keamanan nasional, dan BG dapat mengambil peran strategis tersebut.

Lalu, bagaimana dengan BIN pasca-BG?

Menurut saya sudah saatnya Presiden Jokowi mereformasi secara total platform lembaga intelijen negara ini.

Seperti kita tahu aparat intelijen dalam melakukan tugasnya tidak tunduk kepada hukum pidana dan hukum humaniter, tapi tunduk pada politik negara yang dipimpin oleh Presiden.

Dengan pertimbangan ini selayaknya lembaga intelijen negara dikembalikan pada supremasi sipil.

Di berberbagai negara demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain, lembaga intelijen negara selalu dipimpin oleh sipil.

Yurisprudensi ini juga pernah terjadi di Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) juga dipimpin oleh seorang berlatar belakang sipil yaitu Dr Soebandrio.

Figur sipil di Indonesia saat ini yang mempunyai kapasitas di bidang intelijen cukup banyak. Salah satunya yang paling menonjol dan mumpuni adalah Suhendra Hadikuntono.

Rekam jejak Suhendra di bidang intelijen cukup panjang merentang.