Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Prudent Sambil Wujudkan Kemudahan Berbisnis (EODB)

Beragam kebutuhan masyarakat dan rumah tangga sudah bisa diproduksi oleh UMKM

Prudent Sambil Wujudkan Kemudahan Berbisnis (EODB)
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) berbincang dengan awak redaksi Tribun Network dalam acara kunjungan Pimpinan MPR RI ke Redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Rabu (18/12/2019). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

Pemerintah disarankan untuk memberi perhatian lebih pada upaya mendorong peningkatan kinerja UMKM.

Baca: Menkumham Yasonna Diminta Jokowi Selesaikan UU Omnibus Law

Tahun- tahun terakhir ini, total pelaku UMKM di Indonesia sudah mendekati 60 juta. Mereka kreatif. Kemampuannya menyerap tenaga kerja pun sudah terbukti.

Beragam kebutuhan masyarakat dan rumah tangga sudah bisa diproduksi oleh UMKM.

Masalahnya kemudian adalah produk UMKM itu harus bersaing dengan sejumlah produk impor yang ditawarkan dengan harga sangat kompetitif di pasar dalam negeri.

UMKM butuh dukungan berupa formula permodalan yang bisa mendorong mereka mewujudkan biaya produksi yang efisien agar juga bisa kompetitif.

Baca: Demi Rakyat, Ketua MPR Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik

Pemerintah seharusnya bisa menyediakan pinjaman modal kerja dengan tingkat bunga yang murah untuk UMKM yang produktif, prospektif dan kompetitif.

Wujudkan EODB

Tak hanya pebisnis berskala besar, bahkan UMKM pun masih merasakan sejumlah kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, tak hanya dari aspek ketersediaan modal kerja melainkan juga dari sisi perizinan.

Dengan begitu, ketika pemerintah akan all out memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB), aspirasi puluhan juta pelaku UMKM hendaknya juga didengarkan dan direspons oleh pemerintah bersama bank sentral atau Bank Indonesia (BI).

Nilai tambah dari peran UMKM, baik bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi maupun penyerapan angkatan kerja, tidak selayaknya dianggap remeh.

Sektor bisnis dalam negeri, termasuk UMKM tentu saja,  kini boleh berharap banyak dari rencana aksi pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan.

Baca: Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Prespektif Negara Hukum Indonesia

Setelah bertahun-tahun mengupayakan harmonisasi peraturan pusat-daerah tak kunjung membuahkan hasil, presiden Joko Widodo akhirnya menawarkan dan langsung menyiapkan rancangan Omnibus Law.

Ini adalah undang-undang (UU) yang harus dibuat untuk merespons sebuah masalah strategis, dengan konsekuensinya adalah pembatalan atau bahkan pencabutan sejumlah UU maupun peraturan-peraturan lainnya.

Omnibus Law yang sekarang dirancang pemerintah fokus pada eliminasi semua hambatan berusaha dan investasi, utamanya adalah UU perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.

Artinya, golnya adalah mewujudkan EODB itu.

Baca: Kadin Harap Pemerintah Siapkan Kebijakan agar Swasta Berinvestasi di Jalan Tol

Apalagi, melengkapi rencana pengajuan proposal Omnibus Law itu, pemerintah juga bertekad mengoptimalkan sistem online single submission (OSS), meningkatkan efektivitas fungsi Satuan Tugas Percepatan Investasi, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi.

Juga implementasi tax holiday dan super deduction tax (pemotongan/insentif pajak khusus), dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) plus Kawasan Industri.

Penyiapan proposal Omnibus Law oleh pemerintah secara tidak langsung memberi gambaran kepada masyarakat betapa sulitnya mengajak pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah.

Juga memberi penjelasan betapa tidak mudahnya mereformasi birokrasi pusat maupun daerah.

Sebelum sampai pada gagasan Omnibus Law itu, Pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri   pernah membatalkan tak kurang dari 3.143 peraturan daerah (Perda) karena menghambat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ribuan Perda itu hanya memperpanjang jalur birokrasi, menghambat perizinan, menyulitkan masyarakat berbisnis

Bahkan ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Omnibus Law dan sejumlah pendekatan yang akan ditempuh pemerintah adalah upaya menemukan solusi. Dan, hasilnya belum akan terlihat atau dirasakan segera.

Tetapi, setidaknya, sepanjangan periode ketidakpastian global seperti sekarang ini, Indonesia memang selayaknya memanfaatkan periode itu untuk melakukan pembenahan guna mewujudkan kemudahan berbisnis atau EODB itu.

Kelak ketika semua inisiatif pembenahan itu rampung dan siap diterapkan, pelaku UMKM akan bergerak lebih leluasa, sementara investor lokal maupun asing tidak lagi dibuat ragu atau takut oleh oknum birokrat berperilaku korup.

Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas