Pertama, anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti, dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kedua, anggota DPR RI Adriansyah yang dicokok KPK pada 9 April 2015 karena terlibat kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses. 

Ketiga, anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhamantra yang terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih.

Tragisnya, penangkapan terhadap Adriansyah dan Nyoman Dhamantra dilakukan ketika PDIP sedang menggelar Kongres pada 2015 dan 2019, tak jauh berbeda dengan kasus Harun Masiku yang terjadi menjelang Rakernas PDIP I/2020.

Banyak pula kepala daerah dari PDIP yang ditangkap KPK. Setidaknya ada 10 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dari PDIP.

Mereka antara lain Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman, Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu, dan Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur.

Puncak perlawanan PDIP dilakukan pada 5 September 2019 lalu saat bersama sembilan fraksi lainnya mengajukan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Usulan ini langsung disetujui Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP. Dengan UU yang baru, KPK menjadi semacam "lame duck" (bebek lumpuh). Terbukti dengan gagalnya KPK menggeledah kantor Hasto.

Tidak itu saja, Presiden Jokowi juga mengajukan Firli Bahuri sebagai salah seorang pimpinan KPK yang kemudian dipilih DPR RI. Firli adalah sosok yang sarat kontroversi.

Akankah PDIP kembali menang melawan KPK, dan menang pula melawan pers? Biarlah waktu yang menjawab.

Tapi ada satu pesan yang mesti dicamkan: kekuasaan itu memabukkan!

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.