Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Perlu Political Will Dalam Menjaga Industri Pesawat Dirgantara
Pemerintah perlu menunjukan political will untuk menunjukkan kepedulian terhadap bangkitnya industri pesawat terbang nasional
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Nama perusahaan pesawat terbang yang kemudian berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan kemudian diubah menjadi yang disebut sekarang sebagai PT Dirgantara Indonesia, atau PT DI.
Setelah memiliki perusahaan tersendiri yang bergerak di bidang pesawat terbang, industri pesawat terbang nasional terus berkembang.
IPTN tidak hanya mengerjakan proyek pembuatan bagian-bagian pesawat yang merupakan pesanan mitra kerja, tapi juga bergerak membangun pesawat komersil buatan sendiri.
Pada 11 November 1983, IPTN memperkenalkan pesawat pertama produksi mereka bernama CN-235.
Sebuah pesawat penumpang sipil kelas menengah bermesin dua ini menjadi pesawat paling diminati banyak kalangan di kelasnya. CN-235 adalah pesawat hasil kerja sama antara IPTN dan CASA dari Spanyol.
Karenanya kode awal pesawat ini adalah CN yang merupakan singkatan dari CASA dan Nasional atau Nurtanio.
Tidak berhenti di CN-235, 6 tahun berikutnya IPTN memperkenalkan rancangan pesawat keduanya berkode N-250.
Pesawat yang terbang perdana pada 10 Agustus 1995 ini, menjadi pesawat primadona IPTN dalam upaya merebut pasar di kelas 50-70 penumpang. Berbeda dengan pesawat sebelumnya yang merupakan hasil kerjasama dengan CASA Spanyol, N-250 adalah hasil karya IPTN sendiri. Karenanya, kode pesawatnya yang digunakan adalah N, yang berarti Nusantara atau Nurtanio, bukan lagi CN.
Namun kreasi gemilang industri pesawat terbang nasional milik Indonesia yang tinggal dikembangkan lebih lanjut ini, terputus.
Hanya dua tahun setelah N-235 terbang perdana, Indonesia dilanda krisis moneter. Gonjang-ganjing ekonomi ini mau tidak mau berimbas ke IPTN.
International Monetery Fund, IMF, yang dijadikan juru selamat ekonomi Indonesia dengan pinjaman uangnya oleh Presiden Soeharto, mensyaratkan pembubaran IPTN sebagai bagian dari upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.
IPTN yang sudah goyah karena krisis ekonomi, menjadi bertambah goyah.
Sejak 15 Februari 1998, APBN tidak lagi mengalokasikan dana untuk IPTN.
Karenanya IPTN harus merumahkan banyak karyawannya. IPTN yang semula mempunyai 16 ribu karyawan, memangkas jumlah karyawannya hingga menjadi 4.000 orang saja.
