TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejarah ditulis oleh pemenang.

Sebab itulah, objektivitas dan kebenarannya kerap diperdebatkan.

Tak terkecuali peristiwa sejarah yang disebut Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan sebutan G 30 S/PKI.

Versi rezim Orde Baru, peristiwa G 30 S/PKI didalangi oleh PKI dengan tujuan melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Soekarno, sebagaimana tergambar dalam film "Pengkhianatan G 30 S/PKI" garapan sutradara Arifin C Noer, yang semasa Orde Baru wajib diputar dan ditonton oleh anak-anak sekolah. Benarkah semua itu?

"Untuk memastikan benar atau tidaknya, perlu dilakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, terutama ilmuwan dan saksi atau pelaku sejarah. Pemerintah harus segera memastikan kebenaran peristiwa G 30 S/PKI demi kepastian hukum," Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH, praktisi hukum dan mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang pernah menjadi "korban" rezim Orde Baru, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca: Survei SMRC: 14 Persen dari Total Populasi Indonesia Setuju Terjadi Kabangkitan PKI

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Murphi, perlu membentuk tim independen yang terdiri atas para pakar dan pelaku atau saksi sejarah untuk mengkaji kebenaran peristiwa G 30 S/PKI dari sudut pandang yang objektif, independen, dan faktual.

"Saya masih ingat ketika aktif di PDI dan juga di GMNI sekitar tahun 1985, saya kerap diidentikan dengan PKI kemudian di-'bully'. Bahkan saya pernah dipanggil Komandan Koramil dengan tuduhan orang kiri. Oleh sebab itu, menghadapi pro dan kontra soal G 30 S/PKI, pemerintah harus segera memastikan benar atau tidaknya peristiwa itu dengan membentuk tim independen," jelasnya.

Pasalnya, kata Murphi, hingga kini masih terjadi pro-kontra atas peristiwa yang menurut versi rezim Orde Baru seperti yang tergambar dalam film arahan Arifin C Noer itu, karena ada sejumlah kejanggalan yang belum terklarifikasi.

Misalnya, lanjut Murphi, bukankah pemimpin G 30 S/PKI adalah Letkol Untung yang merupakan teman dekat Mayor Jenderal Soeharto?

"Pun, mengapa Soeharto yang saat itu posisinya sangat strategis sebagai Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat) tidak termasuk ke dalam daftar jenderal yang harus diculik? Saat itu juga terjadi rivalitas yang panas antara Mayjen Soeharto dan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjadi salah satu korban penculikan," cetus Murphi.

Kejanggaan-kejanggalan tersebut, tegas Murphi, perlu diklarifikasi oleh tim independe bentukan pemerintah.

"Yang perlu dijawab bukan KAMI atau Gatot Nurmantyo, melainkan benar tidaknya peristiwa G 30 S/PKI itu. Jika peristiwa itu bohong atau hoaks, maka pemerintah dan DPR RI harus segera membuat undang-undang tentang larangan mempelajari peristiwa G 30 S/PKI versi rezim Orde Baru tersebut, termasuk merevisi pelajaran tentang G 30 S/PKI di dalam buku sejarah," pintanya.

Peristiwa G 30 S/PKI, masih kata Murphi, sama kontroversialnya dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang hingga kini naskah otentik atau aslinya tak kunjung jelas di mana rimbanya.

Demi kepastian hukum,Murphi menegaskan, pemerintah harus memastikan kebenaran sejarah peristiwa G 30 S/PKI, agar bangsa ini tidak diwarisi bom waktu berupa ketidakpastian sejarah yang setiap tahun menjelang 30 September selalu menjadi isu politik.

Seperti yang akhir-akhir ini gencar dilakukan mantan Panglima TNI bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ia deklarasikan bersama sejumlah tokoh lainnya.

"Bom waktu itu suatu ketika akan meledak," tandas Murphi.