Oleh: Hendrik Sirait, Ketua Umum Almisbat

TRIBUNNERS - Berbagai peristiwa yang terjadi selama tahun 2020 membuatnya layak disebut – meminjam istilah Bung Karno – sebagai tahun vivere pericoloso (Tavip), atau tahun penuh marabahaya.

Pandemi Covid-19 mengawali masa abnormal di berbagai bidang dan diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang.

Selain pandemi, goncangan sosial politik juga terjadi akibat sejumlah kebijakan dan tata-kelola yang tidak pas dari birokrasi atau aparatus pemerintah, menguatnya fenomena intoleransi, plus avonturisme politik dari kalangan tertentu.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Jalan Berliku Khabib Nurmagomedov, Kehilangan Ayah Tercinta hingga Rekor Unbeaten

Kendati demikian, menjelang datangnya tahun baru 2021, kita juga layak mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang sedikit banyak memunculkan harapan untuk terhindar dari dampak yang lebih buruk akibat persoalan-persoalan tersebut.

Catatan berikut dibuat sebagai refleksi sekaligus bahan rekomendasi ALMISBAT kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – K.H. Ma’ruf Amin.

Pandemi Covid-19: Menghilangkan Skeptisme Publik

Ini persoalan berat. Dampaknya jauh lebih berat dan global. Di Indonesia, angka statistik korban terpapar, meninggal, serta yang terdampak secara ekonomi sosial sungguh luar biasa.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Catatan Capaian Infrastruktur Pendukung Moda Transportasi

Jumlah kematian yang menyentuh angka lebih dari 20 ribu orang bukanlah sekedar angka statitistik. seperti halnya dengan 2.67 juta orang yang tiba-tiba jadi pengangguran atau ratusan ribu orang lainnya yang kerap dilanda kecemasan dan gangguan psikis lainnya. Seluruhnya perlu perhatian, kebijakan terarah, dan akal sehat.

Kita mencatat sinergi dan keselarasan langkah antar level pemerintahan bahkan sempat bermasalah. Tidak ada kebijakan terpadu dan seragam antara elit pusat dan daerah.

Permakluman bahwa hal itu karena pandemi seperti ini baru kali pertama terjadi di Indonesia hanya dapat diterima sesaat, tidak dalam jangka panjang.

Karena itu, langkah “telat” pemerintah yang membentuk Satuan Tugas Covid-19 pimpinan Doni Monardo pada Maret 2020, serta Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 pimpinan Erick Thohir pada Juli 2020, tetap patut kita apresiasi karena terbukti relatif berhasil membangun arah kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah ini.

Meskipun kehadiran gugus tugas itu belum sepenuhnya mampu dan efektif mengobati akar persoalannya. Pemulihan menuju normal seperti pra pandemi memang masih panjang.

Mengingat situasinya, Presiden harus memastikan agar sinergi dan keselarasan langkah antar semua pemangku kebijakan tadi agar asas keselamatan warga sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) betul-betul terwujud.