Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Catatan Akhir Tahun Almisbat 2020: 'Tahun Vivere Pericoloso'
Pandemi Covid-19 mengawali masa abnormal di berbagai bidang dan diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang.
Editor: Malvyandie Haryadi
Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan situasi ini untuk kepentingan politik dan korupsi adalah pengkhianatan tertinggi terhadap asas tersebut.
Sejalan dengan asas tersebut, ketergesa-gesaan dalam penanganan Covid-19 termasuk dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi bagi masyarakat bukanlah hal yang tepat dilakukan. Kebijakan vaksin gratis tentu boleh-boleh saja sebagai bukti bahwa negara hadir.
Namun bukti kemanjuran (efficacy) vaksin lewat standar uji klinis ilmiah jauh lebih penting daripada mengambil risiko dari sekedar mempercepat pelaksanaannya.
Bidang Politik: Politik Akomodasi yang Tiada Henti
Kondisi politik pada 2020 belum lepas dari bayang-bayang Pilpres 2019 yang dinamis dan cenderung mengkhawatirkan. Bahkan memalukan.
Terutama karena masih menguatnya politik identitas. Almisbat melihat kecenderungan politik tersebut bukan lagi sekedar fenomena, tapi sudah menjadi upaya sistematis yang terukur untuk mengganggu pemerintahan yang sah dan bahkan bangunan NKRI yang telah final secara konstitusional. Isu agama secara serampangan digunakan atas nama demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri.
Lebih jauh, politik tahun ini juga merupakan sequence atau rentetan dari transisi demokrasi panjang yang penuh gejolak sejak Reformasi 1998.
Selama kurun waktu itu perubahan politik dan fragmentasi di berbagai bidang terus berlangsung, dan di sisi lain pembangunan konsensus tertentu di antara elit politik juga terus berlangsung dan yang tidak terhindarkan. Meskipun hal itu sering kali belum tentu diperlukan.
Konsensus itu di satu sisi efektif menjembatani berbagai perbedaan yang ada. Namun, di sisi lain hal itu seringkali hanya mengakomodasi kepentingan elit, bukan kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatan atau mempertemukan berbagai elemen demokratis menjadi suatu kekuatan yang relatif padu untuk memastikan transisi dan konsolidasi demokrasi berjalan secara meyakinkan sebagaimana mestinya.
Pengangkatan 6 (enam) menteri baru lewat perombakan atau reshuffle kabinet lalu adalah konsensus politik khas Indonesia par excellence ( yang sempurna). Kita menghargai hal itu sebagai hak prerogatif Presiden sesuai konstitusi. Secara khusus ALMISBAT tidak meragukan kompetensi, integritas, dan kapasitas beberapa figur di antara para menteri baru tersebut.
Konsolidasi politik itu menjadi sinyal bahwa posisi politik Jokowi semakin kuat. Hal itu seharusnya menjadi modal penting Jokowi untuk memimpin narasi yang lebih optimistis mengenai berbagai komitmen yang akan menjadi warisan pemerintahannya.
Tentu bukan hal mudah bagi Jokowi untuk menuntaskan seluruh komitmen pemerintahaannya terutama di tengah masih kuatnya kultur korupsi, tata-kelola birokrasi yang belum baik, serta masih tingginya intoleransi dan lain sebagainya.
Politik akomodasi dalam rangka pemantapan stabilitas politik jangan sampai menjadi ruang baru bagi perilaku korupsi. Oleh karena itu, Jokowi perlu memastikan para pembantunya agar tidak sekedar tidak akan korupsi, tetapi mendorong mereka untuk mengenali celah-celah korupsi di lingkungannya.
Oleh karena itu ALMISBAT mendukung ketegasan Presiden Jokowi dalam kasus korupsi yang melibatkan dua mantan menteri (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) akhir-akhir ini.
Sikap ini merupakan sinyal kuat perilaku lancung seperti itu sudah seharusnya tak mendapat tempat, namun di sisi lain mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil dan karenanya harus terus dilakukan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.