Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Kado Istimewa dari PKB, Undang-Undang dan Perda Pesantren

kepedulian pada pesantren akan merangkum tiga dimensi sekaligus: edukasi, dakwah, dan pemberdayaan.

Kado Istimewa dari PKB, Undang-Undang dan Perda Pesantren
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Kado Besar dari PKB, Undang-Undang dan Perda Pesantren

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menelorkan prestasi yang membanggakan. Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat (Jabar), Sidkon Djampi, telah membuktikan bahwa DPRD Provinsi Jabar layak menjadi teladan pertama dalam hal memfasilitasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pesantren.

Sidkon Djampi yang sekaligus Ketua Pansus DPRD Jabar mengatakan, "semenjak lahirnya UU Pesantren 2019 silam, Perda Pesantren Pertama diinisiasi oleh Jawa Barat." Prestasi yang gemilang ini, karenanya, dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang menjunjung spirit kepedulian yang sama pada Pesantren.

Sidkon Djampi, politisi yang mendapatkan anugerah Badan Kehormatan (BK) Award 2020 ini, mengatakan bahwa ada lima poin penting dalam Perda Pesantren: pembinaan pesantren yang diorientasikan pada peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia (SDM), penyelenggaraan dan manajerial pesantren; pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren.

Gambaran pesantren di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya, menurut sarjana hukum Haji Muhammad Sidkon DJ., SH. ini, tidak saja berperan sebagai lembaga pendidikan melainkan juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kepedulian pada pesantren akan merangkum tiga dimensi sekaligus: edukasi, dakwah, dan pemberdayaan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang betul-betul konsisten dalam memperjuangkan kepentingan pondok pesantren. Sejak semula telah menjadi pioner dalam menginisiasi lahirnya Undang-undang Pesantren. Hari ini, PKB telah selangkah lebih maju dengan memotori Perda Pesantren. Lebih dari itu, Sidkon Djampi menyebut, Perda Pesantren adalah kado ulang tahun ke-95 Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Barat.

Perda Pesantren dari Jabar ini sudah cukup matang. Wakil Ketua Pansus, Ali Rasyid, menyebut bahwa pihaknya sudah terlebih dahulu studi banding ke Aceh, yang telah lebih dahulu menerapkan Qonun Aceh No 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Pesantren). Dengan Qanun ini, Pesantren menjadi Dinas Resmi di Pemerintahan Aceh.

Satu langkah lagi, PKB dapat mendorong Kang Emil (Ridwan Kamil) untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tentang Pesantren. Sebelumnya, Kang Email juga menegaskan bahwa Jabar menjadi provinsi pertama yang memiliki Perda tentang Pesantren.

Komitmen Jawa Barat terkait kepedulian terhadap Pesantren masih tinggal satu langkah lagi, bila dilihat dari kacamata hirarki hukum. PKB perlu mendorong agar Kang Emil tidak lagi menunda-nunda waktu untuk meresmikan Peraturan Gubernur (Pergub), sebagai bentuk turunan dari Perda Pesantren ini. Pergub yang menopang Perda akan menjadi puncak simbol politik kecintaan dan perhatian Jawa Barat pada Pesantren.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas