Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Menguatnya Civil Society dalam Pencabutan Perpres 10/2021 tentang Investasi Miras

Sebenarnya, kegaduhan publik akibat Perpres 10/2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal

Menguatnya Civil Society dalam Pencabutan Perpres 10/2021 tentang Investasi Miras
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Menguatnya Civil Society dalam Pencabutan Perpres 10/2021 tentang Investasi Miras

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Kegaduhan publik akibat persoalan investasi minuman keras (miras) dalam Perpres No. 10 tahun 2021 telah berakhir. Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut dengan alasan dirinya telah menerima masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Hal ini menjadi simbol bahwa kekuatan masyarakat sipil masih hidup di negeri ini.

Sebenarnya, kegaduhan publik akibat Perpres 10/2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal, yang ditetapkan sejak 2 Februari 2021, adalah jebakan. Sebab, bila ditelusuri lebih jauh, ternyata memiliki akar historis yang panjang.

Salah satunya berupa Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Jika Perpres 10/2021 tidak dicabut maka ia akan berperan sebagai penopang Perpres 74/2013.

Dua Perpres bagaikan gayung bersambut, sekalipun lahir dari dua generasi berbeda, namun mengusung satu spirit yang sama. Pencabutan atas Perpres 10/2021 menunjukkan bahwa Jokowi berhasil keluar dari karakteristik politik era sebelumnya.

Spirit Perpres 74/2013 secara umum melegalkan bisnis minuman beralkohol (minol). Salah satunya Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang melegalkan produksi minol dalam negeri, dari hasil impor, usaha pengedaran dan bisnis perdagangannya.

Perpres 2013 ini adalah fondasi dasar bagi kepentingan kapitalisme dari hulu ke hilir, dari produksi ke distribusi, dan soal impor. Anehnya, tidak terkandung di sana Pasal dan Ayat tentang ekspor, sehingga Indonesia memang tampak dijadikan objek pasif bukan subjek aktif.

Seandainya tidak dibatalkan, maka Perpres 10/2021 secara umum akan membuka peluang investasi (penanaman modal asing), yang akan turut meningkatkan produksi minol/miras dalam negeri. Perpres ini memberikan kekuatan baru bagi produksi miras yang telah didukung oleh Perpres 74/2013. Jokowi dapat diseret ke dalam pusaran arus politik yang lebih dalam.

Jokowi terselamatkan dari jebakan politik tersebut, berkat respon positif terhadap masukan yang datang dari berbagai penjuru, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, bahkan partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejarahtera, Partai Amanat Nasional.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas