Oleh: Prof Tjandra Yoga Aditama

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/Guru Besar Paru FKUI.

Mantan Direktur WHO SEARO dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

TRIBUNNEWS.COM - Pada 8 Maret 2021 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa sebanyak 1.113.600 dosis vaksin COVID-19 Astra Zeneca telah tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Ibu MenLu mengatakan ini merupakan pengirim pertama vaksin melalui jalur multilateral COVAX Facility, dan Indonesia pada batch pertama akan menerima 11.704.000 vaksin sampai Mei 2021.

COVAX adalah pilar ke tiga dari Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, suatu kerjasama multilateral tingkat dunia untuk menanggulangi pandemi COVID.

Pilar pertama adalah tentang ketersediaan sarana diagnostik, pilar ke dua mencakup penyediaan pengobatan penyakit dan pilar ke tiga, yang namanya COVAX INI adalah yang mengurus tentang vaksin. COVAX di kelola oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi the Vaccine Alliance dan World Health Organization (WHO), bersama dengan UNICEF.

Tujuan didirikannya adalah untuk mengakselerasi  pengembangan dan produksi vaksin, dan untuk menjamin akses yang adil dan setara  (fair and equitable) untuk semua negara di dunia.

Salah satu kegiatan penting COVAX adalah dukungan pada “COVID-19 Vaccines Advance Market Commitment (COVAX AMC)”, dimana Ibu Menlu  Retno Marsudi adalah salah seorang Co Chair nya.  

COVAX AMC adalah suatu mekanisme finansial inovatif yang mendukung ketersedian vaksin COVID-19 Yang aman dan efektif untuk 92 negara di dunia yang membutuhkannya, termasuk Indonesia.

Prosesnya antara lain bermula dari negara yang termasuk dalam COVAX AMC menyampaikan surat minat dalam bentuk Expression of Interest (EOI), yang juga sudah dilakukan Indonesia pada Oktober 2020.

Sesudah itu maka akan ada komunikasi intensif antara sekertariat COVAX dengan negara calon penerima vaksin. Negara juga perlu mengirimkan rencana kerja dalam format NVDP (national vaccine development plan) yang setidaknya berisi 4 hal.

Pertama, target populasi yang akan diberikan vaksin dari COVAX ini, ke dua bagaimana sistem ditribusi yang disiapkan negara itu, tentu termasuk rantai dingin (cold chain) nya, ke tiga bagaimana mekanisme negara menanganai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang akan ada dan ke empat ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan imunisasi di lapangan di negara tersebut.

COVAX kemudian akan melakukan analisa mendalam tentang ketersediaan vaksin dalam mekanisme ini dan negara mana yang sudah siap menerimanya. Lalu badan di dalam COVAX yang bernama “Joint Allocation Taskforce (JAT)” yang beranggotakan staf WHO dan Gavi akan membuat draft daftar pembagian vaksin mana ke negara mana.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan vaksin dan negara maka kemudian dibentuklah Independent Allocation Vaccine Group (IAVG). IAVG akan menilai draft yang dipersiapkan oleh JAT, melakukan koreksi bila diperlukan, dapat juga meminta perhitungan ulang dll.

Kalau IAVG sudah memvalidasi maka barulah proses pengiriman vaksin ke negara dapat di lakukan, termasuk ke Indonesia yang diterima pada 8 Maret 2021.

Independent Allocation Vaccine Group (IAVG) terdiri dari 12 orang anggota, saya di tunjuk menjadi salah seorang diantaranya. Kami para anggota ini tidak mewakili negara dan juga tidak mewakili organisasi tempat bekerja, tetapi dipilih berdasar lima kriteria pengetahuan dan pemahamannya. Pertama, tentang epidemiologi penyakit menular dan imunisasi global, ke dua respon kedaruratan kesehatan masyarakat internasional, ke tiga pemahaman tentang akses bahan kesehatan, ke empat tentang pelaksanaan program imunisasi di lapangan dan ke lima pemahaman diplomasi kesehatan internasional.  

Saya dan seluruh anggota IAVG memang telah melakukan pertemuan intensif pada Februari 2021 dan kemudian memvalidasi sehingga vaksin sudah dapat di berikan ke berbagai negara, yang pertama ke negara Ghana dan lalu berbagai negara lain termasuk ke Indonesia pada 8 Maret 2021 ini.

Proses kerja kami di IAVG akan terus berjalan di waktu mendatang, sejalan dengan ketersediaan vaksin yang sudah mendapat “Emergency use of Listing (EUL)” dari WHO dan juga berbagai Expression of Interest (EOI) dan rencana kerja National Vaccine Development Plan (NVDP) dari berbagai negara.(*)