Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Seleksi Kepegawaian di KPK

Gagasan Merekrut 56 Pegawai KPK yang Gagal TWK Jadi ASN Polri Itu Menghina Institusi Negara

"Jika seseorang tidak lolos TWK untuk menjadi ASN pada salah satu organ negara, maka ia juga tidak boleh menjadi ASN pada organ negara manapun."

Gagasan Merekrut 56 Pegawai KPK yang Gagal TWK Jadi ASN Polri Itu Menghina Institusi Negara
Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

TRIBUNNERS - Organ-organ Negara di lingkungan Istana Negara (KSP, Sekab dan Mensesneg) harus menjadi instrumen yang kritis, obyektif dan kompeten.

Ini semua agar bisa menyaring semua informasi di lingkungan lembaga Kepresidenan agar Presiden Jokowi tidak terjebak dalam ide-ide yaitu merekrut 56 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN pada Bareskrim Polri.

Gagasan yang disebut-sebut berasal dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu gagasan yang tidak memberi solusi bagi penciptaan iklim ASN yang berwawasan kebangsaan dan menjadi kontraproduktif, karena menunjukan adanya anomali dalam menatakelola ASN.

Jika saja alasan Kapolri merekrut 56 Pegawai KPK untuk pengembangan organisasi dan memenuhi kebutuhan, terkait tugas-tugas di Bareskrim Mabes Polri di tipikor, ini memberi kesan  seakan-akan masing-masing Institusi negara memiliki hukum dan tuannya sendiri.

Sehingga orang yang tidak lolos TWK di institusi A berharap dengan mudah masuk ke organ negara yang lain dan mengabaikan TWK yang dilaksanakan oleh Menpan-RB, BKN, Menkum HAM dan KPK.

Baca juga: Mantan Dubes Mesir Puji Langkah Bijak Kapolri Sebagai Jalan Tengah Hentikan Polemik TWK KPK

Oleh karena itu Presiden Jokowi dan organ-organnya tidak boleh membuat kebijakan di Istana, hanya karena desakan kekuatan massa dengan mengabaikan hukum positif yang berlaku dan proses hukum yang sedang atau akan berlangsung.

Istana tidak boleh menjadi biang kerok dalam kebijakan yang plintat plintut, jangan sepelekan dukungan publik terhadap TWK oleh mayoritas yang diam.

Tidak Lolos TWK Berlaku untuk Semua

Sebagai Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus taat azas dan tunduk pada sistem norma, standar, kriteria dan prosedur sebagai suatu kebijakan yang baku dalam satu sistem hukum ASN.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas