Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Muktamar NU

Dua Kali Ketum Tanfidz, Kiyai-Profesor Said Aqil Siradj Paling Layak di Rais ‘Amm PBNU

pemilihan Ketua Tanfidz mirip dengan pemilihan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq yang terbuka

Dua Kali Ketum Tanfidz, Kiyai-Profesor Said Aqil Siradj Paling Layak di Rais ‘Amm PBNU
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Dua Kali Ketum Tanfidz, Kiyai-Profesor Said Aqil Siradj Paling Layak di Rais ‘Amm PBNU

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

TRIBUNNEWS.COM - Sudah jamak diketahui tidak ada seorang demisioner Ketum PBNU diberi kesempatan berkhidmah di tingkatan Syuriyah, khususnya sebagai Rais ‘Amm. Jika pemilihan Ketum Tanfidziyah bersifat “demokrasi-terbuka”, maka pemilihan Rais ‘Amm bersifat “demokrasi-terpimpin” melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA). Dua ciri ini menunjukkan NU sangat plural.

Pluralitas pemilihan ini sebenarnya sama rentannya. Pada pemilihan Ketua Tanfidziyah, misalnya, wilayah dan cabang terjebak pada konsep “one man one vote for one man” (satu orang punya hak suara satu untuk memilih satu orang). Anda bisa bandingkan sendiri dengan fenomena pemilihan presiden, gubernur, bupati, hingga kepala desa. Itu juga yang terjadi di muktamar.

Sementara pada pemilihan Rais ‘Amm di level Syuriyah, para muktamirin (peserta muktamar) terjebak pada hipotesa “some qualified men for one man” (sekumpulan orang berkualitas punya hak suara untuk satu orang). Jika sekilas mengenang sejarah, kita pernah punya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sempat menjadi Lembaga Tertinggi Negara, sehingga berwenang memilih presiden. MPR dulu adalah AHWA hari ini.

Dengan begitu, pemilihan Ketua Tanfid dapat disebut demokrasi terbuka, karena setiap orang (wilayah/cabang) bebas memilih jagoannya. Sedangkan pemilihan Rais ‘Amm harus dipimpin oleh sekumpulan orang yang “dinilai” unggul dalam segala bidang; keilmuan, keagamaan, akhlak, dan lainnya. Sekumpulan anggota AHWA menjadi tim formatur, yang memilih Rais ‘Amm karena “diyakini” mereka adalah kumpulan orang terbaik di antara yang terbaik.

Baik konsep konsep “one man one vote for one man” maupun hipotesa “some qualified men for one man” sama-sama rentan. Aspek kerentanan ini muncul karena hakikat organisasi itu sendiri merupakan dimensi struktural-manajerial. Keniscayaan adanya jenjang karier adalah sebuah kebutuhan dasar. Terkecuali organisasi politik, maka posisi strategis tidak bisa ditempuh berdasar jenjang karier.

Dengan melihat mekanisme pemilihan ketua tanfidz maupun rais ‘amm pada muktamar NU ke-34 nanti, sudah jelas semuanya adalah politik. Bedanya saja, pemilihan Ketua Tanfid mirip dengan pemilihan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq yang terbuka dengan mengumpulkan dukungan suara Anshor Madinah maupun Muhajirin Makah. Pemilihan Rais ‘Amm mirip pemilihan khalifah Usman bin Affan setelah Umar bin Khattab membentuk tim formatur lebih dahulu.

Pertanyaannya, mengapa harus langsung melompat meniru proses pemilihan khalifah Usman bin Affan oleh tim formatur yang hari ini kita kenal sebagai AHWA? Mengapa kita tidak coba dulu proses pemilihan khalifah Umar bin Khatthab yang ditunjuk langsung oleh khalifah Abu Bakar? Apa alasan Usman lebih baik dari Umar?

Di era modern, kita harus lebih rasional dalam berorgasisasi, terutama soal manajemen keorganisasian. Sebelum lebih jauh ke sana, penulis ingin kembali mengenal tokoh-tokoh besar dalam tafidziyah, sebagai berikut dan masa jabatan mereka. Hasan Gipo 26 tahun (1926-1952), Idham Chalid 32 tahun (1952-1984), Abdurrahman Wahid 15 tahun (1984-1999), Hasyim Muzadi 11 tahun (1999-2010). Said Aqil Siradj 11 tahun (2010-2021).

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas