Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Muktamar NU

Pengabdian Tulus PKB pada NU dan Balasan NU

kyai-kyai NU masa lalu, mereka tidak saja berjuang mengubah kebijakan politik Arab Saudi, mereka juga mantap melangkahkan kaki.

Editor: Husein Sanusi
Pengabdian Tulus PKB pada NU dan Balasan NU
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Pengabdian Tulus PKB pada NU, dan Balasan NU

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

TRIBUNNEWS.COM - Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebagai aktor diplomasi kultural di level internasional pada tahun 1926. Ulama dan Kyai Nahdliyyin "menawar" kebijakan politik Kerajaan Arab Saudi yang ingin menghapus jejak kebudayaan Islam masa lalu. Kyai NU berangkat atas nama Komite Hijaz, dan karena butuh pijakan administratif yang kuat maka NU sebagai ormas dibentuk untuk melegitimasi secara formal visi misi Komite ini. Jika ini tidak disebut politik kekuasaan, maka jauh tidak tepat lagi untuk menyebutnya sebagai politik kebangsaan.

Kekuasaan disebut juga power. Kekuasaan sudah lazim menjadi kajian ilmu politik maupun humaniora. Dalam pandangan ilmu politik, Robert A. Dahl (957) menawarkan pengertian konseptual politik kekuasaan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga orang lain tidak punya pilihan lain. Bukankah ini juga yang terjadi pada NU 1926 dan Kerajaan Arab Saudi? Berkat diplomasi kultural, kyai NU berhasil mencegah kebijakan politik Saudi yang ingin menghancurkan makam Rasulullah Saw dan para sahabat kala itu.

Gagasan kembali ke Khittah NU 1926 akan menjadi absurd sekali bila dipahami NU mengisolasi diri dari lingkaran kekuasaan di tingkat nasional apalagi global. Malahan sebaliknya, Khittah NU 1926 adalah pijakan politik kekuasaan yang paling kokoh, karena NU tidak boleh menjadi ormas lokal, melainkan harus memantapkan diri menjadi ormas global. Adalah cita-cita absurd dan irrelevan apabila ingin berkontribusi pada dunia jika di tingkat domestik saja menjadi aktor pinggiran.

Jika Khittah NU '26 dipahami sebagai upaya mengisolasi diri maka jelas itu tidak relevan dengan kenyataan NU hari ini. NU kini sudah bukan lagi NU zaman dulu. Cabang-cabang Istimewa NU bertebaran di seluruh negara di dunia. Jika NU 1926 dulu mampu mempengaruhi dan mengubah kebijakan politik Kerajaan Arab Saudi, maka NU hari ini dan masa depan harus lebih mampu mengubah dan mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara di dunia. Jika tidak maka substansi Khittah '26 gagal dimengerti.

Pemahaman yang gagal tentang substansi Khittah '26 tampaknya lahir dari upaya penyelewengan. Yaitu oleh mereka yang minder untuk merebut kekuasaan. Kemudian memilih untuk tidak berjuang dan tidak upgrade kapasitas maupun kualitas dirinya. Padahal, jika mau jujur meneladani kyai-kyai pendiri NU 1926, mereka adalah intelektual sekaliber internasional. Pengaruh gagasan mereka mampu mengubah politik negara lain. Hari ini hanya hitungan jari kyai-kyai NU yang mampu mengubah kebijakan politik negara lain. Jangankan itu, mengubah kebijakan pemerintah sendiri masih kesulitan.

Menurunnya kekuasaan kyai-kyai NU tahun 1980-an dibanding kyai-kyai NU tahun 1926-an, menuntut perubahan strategi. Yaitu, mencetuskan ide Kembali ke Khittah '26 pada Muktamar tahun 1984. NU tidak mampu lagi memengaruhi kebijakan politik dalam negeri yang dikuasi orde baru yang otoriter-represif. Sudah pasti pula NU kala itu tidak punya power (powerless) di tingkat internasional. Jadi, ide kembali ke Khittah '26 adalah jeda rehat sejenak. Strategi temporal, yang tidak kontekstual jika tetap dipertahankan hingga hari ini.

Para pendukung yang ngotot agar NU tidak menyentuh politik kekuasaan, hanya benar jika dasar argumentasi mereka adalah rasa minder, tidak percaya diri, dan mereka bisa mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin yang mampu mereka kumpulkan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan internal NU. Semakin banyak bukti yang terkumpul maka semakin kuat alasan mereka untuk tetap memilih politik kebangsaan, menjauhi politik kekuasaan. Namun begitu, ini hanya perilaku pribadi-pribadi yang minder, kecil hati.

Padahal, kyai-kyai NU masa lalu, mereka tidak saja berjuang mengubah kebijakan politik Arab Saudi, mereka juga mantap melangkahkan kaki bergabung ke maupun keluar dari Partai Masyumi. Baru kemudian setelah Rezim Orde Baru Soeharto mampu menaklukkan dan meremukkan kekuatan NU, maka NU menerima asas tunggal Pancasila dan memilih mengisolasi diri dari lingkaran kekuasaan. Ini semua adalah konteks saat NU lemah, yang kemudian melahirkan rumusan ide kembali ke Khittah '26 pada tahun 1984.

Halaman
12
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas