Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Stop Wacana Presiden 3 Periode, Ayo Bangun Kualitas Demokrasi

Wacana presiden 3 periode bukan hanya mencederai konstitusi, juga menghambat keberlanjutan demokrasi.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Stop Wacana Presiden 3 Periode, Ayo Bangun Kualitas Demokrasi
(Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada KADIN Provinsi Se-Indonesia di TMII, Jakarta Timur, Selasa (23/08/2022). 

Stop Wacana 3 Periode, Bangun Kualitas Demokrasi

Oleh: Teddy Wibisana *)

TRIBUNNEWS.COM - Wacana Jokowi 3 periode terus muncul, walau Presiden sendiri terus menolak. Tapi penolakan ini kian lama kian luntur. Jika awal saat wacana ini muncul ditolak oleh presiden dengan tegas, kini respon Presiden makin melunak.

"Wacana ini ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Presiden saat berbincang  dengan wartawan di Istana Merdeka (Senin, 2 Desember 2019).

Tapi saat wacana ini dimunculkan lagi dalam Musra di Bandung Minggu (28/8/2022), respon presiden semakin lunak. Jika sebelumnya Presiden menyatakan bahwa wacana tersebut "menampar" mukanya, saat ini Jokowi lebih "menerimanya" sebagai bagian dari demokrasi, yang harus menghormari pendapat masyarakat.

Dan meyakini kalau wacana itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

Bagi saya, wacana presiden 3 periode bukan hanya mencederai konstitusi, juga menghambat keberlanjutan demokrasi. Demokrasi memang bukan sistem yang ideal, tapi demokrasi adalah sistem yang dibutuhkan.

Berita Rekomendasi

Agar demokrasi terus berkembang, kita perlu disiplin atas prinsip-prinsip demokrasi. Pembatasan masa jabatan publik, terbukanya partisi publik, dan kepatuhan pada konstitusi, adalah nilai dan prinsip demokrasi yang semuanya harus diberikan, bukan dipertentangkan.

Tidak tepat mempertentangkan antara pembatasan kekuasaan dengan hak publik untuk menyuarakan calon pemimpinnya.

Baca juga: Hasan Nasbi Kritik Projo Kembali Minta Jokowi 3 Periode: Kembali Saja ke Orba!

Jika calon pemimpin yang disuarakan sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh konstitusi, maka dengan sendirinya suara yang melanggar pembatasan masa jabatan itu sudah cacat demokrasi.

Untuk semua pihak harus mau menahan diri dan teggak lurus pada demokrasi dan konstitusi.

Sebagai pendukung Jokowi, saya meminta semua pihak, teritama organisasi Relawan Pendukung Jokowi, untuk menahan diri, dan meyakini bahwa pembatasan kekuasaan itu baik untuk masa depan bangsa.

Baca juga: Rakernas KAPT Rekomendasikan Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Pembatasan kekuasaan akan memperlancar sirkulasi kader kepemimpinan bangsa, dan membawa harapan bagi generasi muda untuk nembawa Indonesia ke arah kemajuan

Teddy Wibisana
Teddy Wibisana.

*) Teddy Wibisana adalah aktivis Pro Demokrasi dan Relawan Jokowi. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas