Oleh : Abdul Rahman   *)

SEJAK Tiongkok berada di bawah rezim Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami keterbukaan terhadap dunia internasional.

Tentu saja momen itu langsung disambut oleh AS sebagai pemimpin dari blok barat dalam membangun diplomatik yang resmi di tahun 1979.

Melalui prinsip politik Satu Tiongkok, AS mengakui secara de jure bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah satu-satunya negara Tiongkok yang berdaulat, sehingga Taiwan harus menjadi bagian dari provinsi Tiongkok.

Namun, AS secara de facto tidak benar-benar menyetujui posisi Taiwan yang demokrasi itu tunduk terhadap negara komunis.

Ini dibuktikan ketika AS terlibat di dalam permasalahan Selat Taiwan pertama yang berlangsung antara tahun 1954-1955.

Baca juga: Taiwan Perpanjang Masa Wajib Militer dari 4 Bulan Pelatihan Menjadi 1 Tahun

Sejak saat itu sampai hari ini, AS dengan tegas akan mendukung Taiwan secara militer jika Tiongkok berani menyerang Taiwan.

Ini dilakukan oleh AS dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Selat Taiwan. Sikap AS yang mendua itulah yang disebut sebagai strategi ambiguitas.

Namun, sekarang ini strategi ambiguitas AS terlihat sekarat.

Ini ditandai dengan ketegangan di Selat Taiwan yang kembali meningkat di pertengahan tahun 2022.

Pemicu awalnya memang berasal dari pihak AS sendiri, sebab Ketua House of Representaives AS, Nancy Pelosi melakukan kunjungan singkat ke Taiwan pada awal bulan Agustus.

Kunjungan ini bisa dikatakan luar biasa karena ini adalah kunjungan resmi pertama AS ke Taiwan sejak 25 tahun.

Pelosi melakukan hal itu karena dia sedang melakukan lawatan ke negara-negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

Menariknya, Pelosi sebelumnya tidak menyebutkan bahwa Taiwan menjadi salah satu negara kujungannya.

Penyebab yang paling nyata adalah desakan pemerintah Beijing yang menolak dengan keras bahwa Pelosi dilarang masuk ke wilayah Tiongkok, termasuk Taiwan.

Bahkan juru bicara Kemeterian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian sampai mengatakan agar AS tidak bermain dengan api.

Baca juga: Waspadai Invasi China, Taiwan Perpanjang Periode Wajib Militer

Jika itu terjadi, semua konsekuensi harus ditanggung sendiri oleh AS.

Peringatan yang dilontarkan oleh pemerintah Beijing ternyata tidak didengar oleh Pelosi dan rombongannya.

Ini membuat Xi Jinping, selaku pemimpin Tiongkok, merasa tersinggung dan memutuskan untuk melakukan latihan militer besar-besaran di Selat Taiwan selama lima hari.

Saat itu, para pengamat begitu terkejut karena banyak sekali pesawat dan kapal melakukan manuver di sana.

Sampai-sampai ada pesawat jet tempur yang mematikan, seperti Shukoi SU-30, Shenyang J-16, dan Chendu J-10.

Kemudian pemerintah Beijing juga berani menyinggung pemerintah Tokyo dan Seoul karena militer Tiongkok mengadakan latihan militer di dekat kawasan kedua negara tersebut.

Bahkan Kementerian Pertahanan Jepang telah merilis kecaman kepada Beijing, sebab militer Tiongkok berani masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang dan bermanuver di dekat pulau yang disengketakan di Kepulauan Senkaku.

Ini menjadi sinyal peringatan kepada negara-negara Asia-Pasifik yang ingin membantu Taiwan, sekaligus simbol keraguan Beijing terhadap strategi ambiguitas AS yang sudah dijalankan selama puluhan tahun.

Ambiguitas AS menjadi semakin sekarat ketika Xi Jinping menunjukkan ketidaksabarannya terhadap tindakan AS yang begitu pro terhadap Taiwan.

Di dalam pidato di Kongres Partai Komunis yang dihelat di Bulan Oktober lalu, Xi Jinping mengutuk kekuatan eksternal yang ikut campur di dalam permasalahan Taiwan.

Baca juga: Terekam Kekesalan Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada PM Kanada Justin Trudeau saat KTT G20 Bali

Dia menyebut adanya perjuangan besar melawan separatisme dan campur tangan di Taiwan.

Jika permasalahan di Selat Taiwan tetap keruh, opsi kekerasan tidak bisa tidak dijalankan.

Taiwan harus kembali ke dalam pangkuan Tiongkok.

Di sini Tiongkok mulai “mendidih” akibat tindakan AS yang tidak lagi menghormati prinsip politik Satu Tiongkok.

Apalagi pemerintah Taipei mulai berani membela diri. Mereka memperingatkan militer Tiongkok agar tidak masuk ke dalam wilayahnya sejauh 12 mil.

Terlebih pada tanggal 1 September militer Taiwan untuk pertama kalinya berani menembak pesawat tanpa awak milik Tiongkok yang melintasi wilayahnya.

Meskipun Tiongkok telihat sangat geram, AS dan Taiwan tetap menunjukan hubungan yang mesra.

Pada tahun 1971 akibat prinsip politik Satu Tiongkok, keanggotaan Taiwan harus dicoret di PBB, tetapi di tahun 2021 AS mulai mengajak kembali Taiwan untuk aktif ke dalam organisasi internasional, seperti partisipasi Taiwan di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan di Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, dan AS juga membahas cara-cara untuk menyoroti kemampuan Taiwan untuk berkontribusi di dalam berbagai masalah.

Lebih jauh lagi, pada bulan September 2022 pemerintah Washington telah menyetujui rencana penjualan senjata senilai $1,1 Miliar ke Taiwan.

Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Pentagon mengatakan bahwa persenjataan tersebut mencakup 60 rudal anti-kapal, 100 rudal udara ke udara, dan dukungan logistik kontraktor untuk program radar pengawasan.

Itu harus dilakukan untuk memodernisasi angkatan bersenjata Taiwan dan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel.

Tidak hanya itu, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS juga baru saja mengesahkan RUU Kebijakan Taiwan 2022 (Taiwan Policy Act of 2022) pada pertengahan September.

Di sini AS secara terang-terangan menaikkan biaya serangan militer terhadap Partai Komunis Tiongkok ke Taiwan.

Dari semua penjelasan tersebut, AS memang sengaja membiarkan strategi ambiguitasnya sekarat.

Partai Komunis Tiongkok juga sudah menanggapi masalah ini dengan sangat keras bahwa AS telah melanggar prinsip politik Satu Tiongkok dan sudah ikut campur terlalu jauh urusan dalam negeri Tiongkok.

Tidak heran ketegangan di Selat Taiwan yang kembali muncul adalah sinyal peringatan dari Beijing kepada AS, Taiwan, dan sekutunya agar berhati-hati jika perang terbuka meletus di Selat Taiwan.

Begitupun dengan Tiongkok yang juga disayangkan terlalu terburu-buru menyatakan bahwa opsi kekerasan bisa dilakukan jika dibutuhkan.

Ini sudah jelas bahwa kedua belah pihak bisa saja menyalakan sumbu api peperangan.

Jika perang antara Tiongkok dan AS terjadi, maka stabilitas dunia di dalam berbagai bidang akan terganggu, terutama di dalam ekonomi dan keamanan.

Apalagi kita tahu bahwa di belahan bumi yang lain perang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Ini akan menambah daftar panjang penderitaan manusia, terutama bagi rakyat Taiwan yang tersandera akibat konflik geopolitik antara AS dan Tiongkok, karena tidak ada manusia pun yang menginginkan perang terjadi.

Begitupun dengan kita yang ada di Indonesia, kita juga harus selalu memantau kondisi yang sedang berlangsung di Selat Taiwan karena letak geografisnya sangat dekat dengan Indonesia.

Jika perang meletus, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang merasakan dampak yang sangat merugikan.

Pertama, AS dan Tiongkok adalah dua negara raksasa ekonomi di dunia.

Keduanya bisa mengganggu perdagangan internasional sehingga pertumbuhan ekonomi akan tersendat.

Ketiga, Tiongkok dan sekutu AS, Jepang, sama-sama sedang membangun senjata nuklir di wilayah Pasifik.

Jika senjata nuklir digunakan oleh mereka di dalam perang, maka perang akan menjadi lebih mematikan bagi peradaban manusia. Sekarang kita tidak bisa mengatakan siapa yang salah dan siapa yang harus dibela.

Satu hal yang kita bisa lakukan adalah memperjuangkan kemanusiaan. Jangan sampai keegoisan dari kedua negara adidaya itu membuat umat manusia menderita.

*) Mahasisa Pascasarjana STF Driyarkara