Oleh : Abdul Rahman   *)

SEJAK Tiongkok berada di bawah rezim Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami keterbukaan terhadap dunia internasional.

Tentu saja momen itu langsung disambut oleh AS sebagai pemimpin dari blok barat dalam membangun diplomatik yang resmi di tahun 1979.

Melalui prinsip politik Satu Tiongkok, AS mengakui secara de jure bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah satu-satunya negara Tiongkok yang berdaulat, sehingga Taiwan harus menjadi bagian dari provinsi Tiongkok.

Namun, AS secara de facto tidak benar-benar menyetujui posisi Taiwan yang demokrasi itu tunduk terhadap negara komunis.

Ini dibuktikan ketika AS terlibat di dalam permasalahan Selat Taiwan pertama yang berlangsung antara tahun 1954-1955.

Baca juga: Taiwan Perpanjang Masa Wajib Militer dari 4 Bulan Pelatihan Menjadi 1 Tahun

Sejak saat itu sampai hari ini, AS dengan tegas akan mendukung Taiwan secara militer jika Tiongkok berani menyerang Taiwan.

Ini dilakukan oleh AS dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Selat Taiwan. Sikap AS yang mendua itulah yang disebut sebagai strategi ambiguitas.

Namun, sekarang ini strategi ambiguitas AS terlihat sekarat.

Ini ditandai dengan ketegangan di Selat Taiwan yang kembali meningkat di pertengahan tahun 2022.

Pemicu awalnya memang berasal dari pihak AS sendiri, sebab Ketua House of Representaives AS, Nancy Pelosi melakukan kunjungan singkat ke Taiwan pada awal bulan Agustus.

Kunjungan ini bisa dikatakan luar biasa karena ini adalah kunjungan resmi pertama AS ke Taiwan sejak 25 tahun.

Pelosi melakukan hal itu karena dia sedang melakukan lawatan ke negara-negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

Menariknya, Pelosi sebelumnya tidak menyebutkan bahwa Taiwan menjadi salah satu negara kujungannya.