Padahal dalam Sustainable Development Goals (SDG) 2015-2030 yang dideklarasikan oleh PBB salah satu sasaran yang ingin digapai adalah proses pendidikan yang didukung oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi, terlatih dan profesional, memiliki motivasi yang tinggi, serta didukung penuh.

Sehingga perlu kerja ektra keras lagi dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, karena ini menjadi sumber penyakit yang harus segera diobati.

Belum lagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencatat Indonesia kekurangan guru mencapai 1,3 juta orang. Jumlah fantastis yang mustahil terpenuhi dalam waktu dekat.

Memang tidak mudah menyelesaikan persoalan pendidikan nasional yang telah berlarut-larut, ibarat mengurai benang yang kusut dalam kegelapan malam.

Seolah kehabisan akal untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional kita.

Baca juga: Deretan Tokoh yang Pernah Jabat Menteri Pendidikan, Ada Ki Hajar Dewantara hingga Anies Baswedan

Sering kali kebijakan yang lahir sebatas tambal sulam, menutup celah yang robek tetapi muncul robekan lainnya. Pergantian rezim juga belum bisa membawa perubahan yang berarti.

Silih bergantinya menteri pendidikan hanya terkesan mengubah kurikulum dan istilah semata tanpa menyentuh hal yang fundamental dan esensial.
Dalam kondisi seperti ini perlu kesadaran kolektif pentingnya mendesain ulang sistem pendidikan nasional kita.

Ibarat membangun rumah kita desain ulang arsitekturnya, rancang maketnya, hitung RABnya, bangun pondasi yang kuat, letakan tiang tang kokoh, dan pilih atap yang tidak mudah rapuh dan bocor.

Dengan seperti itu sistem pendidikan nasional akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua ekosistem pendidikan.