Mereka memiliki kesultanan sendiri dan berhubungan dengan banyak kerajaan lain dengan damai.

Bangsa Rohingya bahkan ikut mendukung kemerdekaan Myanmar (dulunya Burma), beberapa di antaranya pernah menjadi menteri dan pejabat politik lainnya.

Sejak tahun 1962, penguasa militer mulai mendiskriminasi mereka dan menempatkan mereka bukan lagi sebagai suku asli yang sah di Myanmar, tetapi pendatang yang mesti melalui proses naturalisasi untuk bisa menjadi warga negara Myanmar.

Secara sistematis, genosida dan pembersihan etnis (ethnic cleansing) mulai berjalan.

Puncaknya 2-3 tahun terakhir, dan ironinya justru di era berkuasanya Aung San Syu Ki yang dulu menjadi korban penindasan rejim militer dan karena perjuangannya dianugerahi Nobel Perdamaian. (ENS)

Penulis:
Eva Nila Sari
Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia