Tak hanya pada tingkat lokal, Fraksi PKB juga mencatat pentingnya perhatian terhadap isu-isu nasional seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah. Peran DPR dalam pengawasan dan solusi terhadap permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama mereka, mengingat dampak langsungnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB tidak hanya menggarisbawahi pentingnya peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga perluasan cakupan layanan dan pembenahan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka secara konsisten mengawasi dan mendorong peningkatan dalam aspek infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Menjaga Hak Rakyat

Dalam menjalankan tugasnya, FPKB DPR RI telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu fokus utama mereka adalah memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Januari 2023 menjadi momentum bagi mereka untuk mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil, memungkinkan akses masyarakat ke pusat ekonomi dan layanan publik.

Tak hanya itu, pada Februari 2023, FPKB DPR RI juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. Langkah ini bertujuan mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia, menyiapkan generasi muda yang lebih unggul di masa depan. Kemudian, pada bulan Juli 2023, mereka menyoroti pentingnya anggaran untuk sektor kesehatan, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain upaya meningkatkan kesejahteraan umum, FPKB DPR RI juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani. Melalui upaya mereka, pada Maret 2023, mereka menekankan penyelesaian konflik agraria yang telah merugikan masyarakat adat dan menyebabkan kehilangan tanah.

Tak berhenti di situ, pada April 2023, FPKB DPR RI juga menekankan peningkatan upah bagi buruh, upaya yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Serta pada Agustus 2023, mereka mengadvokasi peningkatan bantuan kepada petani dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks pengawasan DPR RI, upaya dan perjuangan FPKB menjadi cermin bagaimana lembaga tersebut turut serta dalam menjaga hak-hak rakyat serta memperjuangkan kesejahteraan mereka. Dengan terus mengawal kebijakan dan memperjuangkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, FPKB DPR RI memberikan representasi kuat terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Memperkuat Hukum dan Demokrasi

Fraksi PKB DPR RI berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Mereka menggarisbawahi pentingnya adanya kebebasan berekspresi, terutama terkait isu-isu sensitif yang masih mempengaruhi masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan. Diskusi di LBH Jakarta yang dibubarkan terkait kasus PKI menunjukkan bahwa praktek diskriminasi, penyebaran kebencian, dan impunitas terhadap pelaku kekerasan masih menjadi persoalan nyata.

Seiring berjalannya waktu, pada September 2023, FPKB DPR RI memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, menjadikan transparansi sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan.

Tak hanya itu, pada Oktober 2023, FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi.

Bahkan, pada Desember 2023, FPKB DPR RI terus memperjuangkan partisipasi politik masyarakat, sebuah langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas. Keberhasilan dalam memperkuat fondasi hukum, memperluas akses informasi, dan membangun lembaga-lembaga demokrasi yang kuat akan menjadi landasan kokoh bagi sistem pengawasan DPR RI guna memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Fungsi Penganggaran FPKB DPR RI