Fraksi PKB DPR RI menjalankan peran pentingnya dalam proses penganggaran APBN, menganalisis serta mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat. Mereka memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil melampaui target APBN 2022, sementara tetap menyoroti pentingnya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk inklusi ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, Fraksi PKB DPR RI mengamati kebijakan kenaikan harga BBM yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Mereka menggarisbawahi perlunya kebijakan energi yang terukur untuk menghindari dampak peningkatan kemiskinan yang merugikan masyarakat.

Melangkah ke APBN 2024, pertumbuhan ekonomi yang disepakati adalah 5,2 persen. FPKB menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri, terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan. Selain itu, mereka menyoroti target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim sebagai bagian integral dari tujuan APBN 2024.

Dalam aspek belanja pendidikan, Fraksi PKB menekankan transformasi sistem pendidikan dan perhatian terhadap nasib Guru Sertifikasi Non Inpassing yang belum terpecahkan. Mereka juga mengadvokasi peningkatan Dana Desa hingga mencapai 5 miliar per desa, menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan yang merata.

Sebagai bagian dari fungsi penganggaran DPR RI, Fraksi PKB terus mengawal dan memberikan pandangan kritis yang membangun dalam penyusunan APBN, mengedepankan aspek inklusi ekonomi, pemberdayaan desa, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.

Fungsi Legislasi FPKB DPR RI

Fraksi PKB di DPR RI pada tahun 2023 berhasil mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang menjadi UndangUndang. Capaian ini merupakan kelanjutan dari pencapaian tahun sebelumnya yang menghasilkan 29 undang-undang. Namun, catatan penting yang muncul adalah sejumlah undang-undang, seperti terkait Cipta Kerja dan perubahan terkait Ibu Kota Negara, dibahas dengan cepat dan terkesan terburu-buru, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Fraksi PKB menyadari pentingnya pembahasan yang komprehensif dan detail dalam menyusun peraturanperaturan tersebut.

Selain pencapaian tersebut, Fraksi PKB pada tahun yang sama masih terus memperjuangkan rancangan undang-undang yang dianggap membawa manfaat luas bagi masyarakat. Meskipun belum terselesaikan sepenuhnya, RUU seperti Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Perubahan kedua tentang Desa, serta Pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi fokus utama Fraksi PKB. Bagi mereka, kesehatan ibu dan anak menjadi penilaian atas keberhasilan pembangunan kesehatan serta perhatian terhadap perempuan dan anak-anak guna menciptakan generasi yang unggul.

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Desa juga menjadi salah satu prioritas Fraksi PKB sebagai bukti komitmen terhadap pengaturan desa yang lebih holistik. Mereka menegaskan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memerlukan perhatian khusus guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Regulasi tentang desa yang lebih kuat dan mandiri diyakini akan menjadi landasan bagi kemajuan Indonesia di berbagai wilayah.

Dalam usahanya dalam bidang legislasi, Fraksi PKB menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mengakomodir beragam masukan dan memberikan manfaat secara adil dan merata bagi
pemerintah dan rakyat Indonesia

*Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI