Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Sulteng Baru: Lebih Adil, Sejahtera, dan Penyangga IKN
Provinsi terluas dan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sulawesi ini memiliki sejumlah sektor potensial yang bisa dimaksimalkan.
Editor: Dewi Agustina
Sulteng memiliki 12 peluang investasi bahkan bisa lebih untuk setiap kabupaten, dan di Kabupaten Sigi memiliki peluang investasi kawasan agro industri dengan pola pertanian modern (modern farming) atau pertanian sistem kontrak/kerja sama bagi hasil (contract farming).
Sulteng juga menyiapkan lahan sebesar 30.017 Ha untuk tanaman pangan dan holtikultura yang tersebar di lima kabupaten termasuk salah satunya Kabupaten Sigi.
Sektor pertanian di Sulteng harus menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Pemprov Sulteng harus fokus menggarap potensi pertanian dengan membuka Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan global.
Selain itu, KPN juga dipersiapkan untuk memasok kebutuhan pangan di IKN sebagai wilayah baru yang akan berkembang.
Bahkan, kehadiran IKN bisa menjadi barometer pembangunan di Sulteng.
IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa menginspirasi daerah-daerah di Indonesia, khususnya Sulteng, untuk turut melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan, serta melibatkan partisipasi aktif 12 kabupatan dan 1 kota di Sulteng.
Sulteng yang lebih adil dan sejahtera
Sebenarnya pada 2023 lalu pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di angka 15,17 persen.
Capaian tersebut menempatkan provinsi ini menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia setelah Maluku Utara.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat signifikan dari Rp 900 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp 1,7 triliun tahun lalu.
Angka-angka pertumbuhan ini diakui banyak disumbang sektor tambang terutama nikel. Ini pula yang membuat Pemprov Sulteng membuka lebar pintu untuk tambang.
Mestinya paradigma pembangunan itu sudah menuju pada pertumbuhan berkeadilan, dari growth oriented menjadi equity for growth.
Jika paradigmanya pertumbuhan dan angka-angka, pasti orientasinya sumber daya alam, salah satunya pertambangan.
Inilah yang membuat pemerintah begitu mengagungkan tambang.
Namun, nyatanya tambang tak bisa menekan angka kemiskinan dan bahkan menciptakan kesenjangan.
