Oleh : KRMT Roy Suryo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saya bukan seorang Pakar Hukum, jadi tulisan ini kalau ada yg comment "ngapain itu RS ikut2an comment yg bukan kepakarannya" saya terima dgn lapang dada, makanya tidak sebagaimana biasanya (tanpa) ditulis gelar "Dr" saat menulis nama, memang kali ini tidak. Bukan berarti bahwa gelar (ASLI) itu tidak penting, karena bagaimanapun juga sampai sekarang masih ada yg tanpa Etika mengaku2 lulusan dari kampus ternama, bahkan ditiru juga oleh anaknya, dibiarkan saja tanpa sedikitpun punya rasa malu apalagi bersalah.

Jadi di sini memang saya selaku masyarakat biasa saja yg masih punya kepedulian terhadap hasil putusan MK yg akan sangat berpengaruh terhadap bangsa ini , tidak hanya 5 tahun kedepan tetapi bahkan bisa selamanya jika praktek2 kotor dalam Pemilu spt tahun 2024 ini menjadi modus dan dibiarkan berlangsung tanpa bisa dicegah lagi.

Intinya, Mahkamah Konstitusi (MK) besok Senin (22/04/24) akan membuat keputusan yg sangat krusial dan penting bagi bangsa ini, sebuah Keputusan yg bukan hanya menentukan arah bangsa ini kedepan selamanya sbgmn saya tulis sebelumnya, tetapi juga pertaruhan nama baik serta marwah dari Lembaga peradilan yg sempat tercoreng namanya gara2 ulah Paman Usman yg meski akhirnya disanksi oleh MKMK namun keputusan MK 90 tetap berlaku dan menimbulkan kegaduhan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Tangani Sengketa Pemilu, Delapan Hakim MK Terus Dipantau MKMK

Apalagi karena seharusnya keputusan yg sejatinya berbanding 7:2 dlm memutus batas usia CaWaGub, bisa diputarbalikkan menjadi 4:5 gegara perbedaan antara frasa batas jabatan "Gubernur" dan "Walikota".

Oleh karena itu jangan sampai lagi terjadi mispersepsi sebagaimana Keputusan MK 90 tsb sebelumnya, karena gara2 hal tsb bis menjadi KPU juga melanggar PKPU-nya sendiri (dan sebenarnya sudah diputus bersalah juga oleh DKPP) namun "setali tiga uang" tetap juga nekad jalan terus diberlakukan dan membuat Pemilu 2024 berjalan dgn kotor. Kata kotor ini bukan mengada2, karena setidaknya sudah ada 2 Film yg dibuat dgn judul kotor tsb, yakni "Dirty Vote" (11/02/24) dan "Dirty Election" (20/4/24).

Keduanya tentu bukan tanpa dasar dan sudah melalui proses Riset Ilmiah yg bisa dipertanggungjawabkan standar analisis dan hipotesisnya, karena melibatkan berbagai Pakar dalam disiplin ilmunya masing2.

Melihat bagaimana Prediksi Keputusan MK besok Senin, tentu sampai dengan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim MK tsb diumumkan, tidak ada yg bisa menebak dgn tepat, bahkan -berdasarkan pengalaman Kep MK 90 lalu- Para Hakim MK-pun sampai last-minute juga masih bisa berubah gara2 (konon) ada "kekuatan eksternal" yg bisa mengacaukan semuanya.

Hal inilah yg tentu membuat kondisi hukum di Indonesia menjadi uncertainly alias ada ketidakpastian gara2 cawe-cawe oknum yg sangat tidak berjiwa besar alias negarawan, bahkan cenderung sangat nepotis karena mengutamakan kepentingan keluarganya sendiri dibanding masyarakat.

Sebenarnya MK sudah bisa disebut cukup sangat baik dan memberi secercah harapan dgn memanggil 4 menteri selaku Pembantu Presiden dalam Persidangannya lalu ketika BanSos banyak dipersoalkan sebagai salahsatu penyebab Anomali keterpilihan salahsatu Paslon, dimana diakui kalau saja Presiden bukan seorang Kepala Negara, maka dialah yg akan dipanggil dan bukan menterinya.

Semoga saja hal tsb bukan Rhetorika belaka atau bahkan sekedar PHP alias Lypservice saja, sebab bilamana hal tsb yg dilakukan maka sangat berdosalah para Wakil Tuhan tsb kemarin saat persidangannya, apalagi terlebih waktu itu ditengah2 bulan Suci Ramadan, InsyaaAllah tidak.

Demikian juga dengan statemen bahwa setidaknya ada 14 (empat belas) Amicus Curiae yg akan diterima dan ada kemungkinan dipertimbangkan, diantara setidaknya 44 (empat puluh empat) Amicus Curiae yg sudah masuk sampai dengan tulisan ini dibuat, Sabtu 20/04/24. Sebenarnya saja, deadline atau batas waktu tgl 16/04/24 jam 16.00 sebagai saat terakhir penerimaan Amicus Curiae tsb juga kurang tepat, karena dulunya juga tidak pernah diberikan pengumuman kapan batas akhir tsb, karena saya yakin bilamana ada pemberitahuan sebelumnya, pastilah mereka2 yg peduli dan menjadi "sahabat pengadilan" ini akan mencoba keras utk tepat waktu sebelum ditutup.

Hal berbeda dan sangat kontras terlihat juga pada banyaknya kiriman Karangan Bunga atau Bunga Papan yg dikirim oleh pihak2 tidak jelas ke Kantor MK mulai hari ini, karena modus ini seringkali dilakukan utk menekan atau setidaknya mempengaruhi Keputusan MK namun dgn cara yg kurang elegan atau dengan kata lain "kampungan".

Karena jelas terlihat dari kata2-nya yg seragam dan tampak dikirim dari Florist yg hampir sama secara serempak, moga2 saja pembayarannya beres kali ini karena bbrp kali kejadian sama dan para pemesannya kemudian siluman alias hilang tak tentu rimbanya.