Oleh Algooth Putranto*)

TRIBUNNEWS.COM - Kita bisa pastikan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 – 6 September 2024 menjadi pesta bagi umat Katolik Indonesia.

Jakarta sebagai satu-satunya kota yang masuk dalam jadwal kunjungan bersejarah tersebut harus siap menyambut sukacita umat dari luar kota dan luar pulau.

Soal kesiapan? Ah, sudahlah ini bukan gelaran kali pertama bagi Jakarta menjadi pusat kegiatan internasional. Secara infrastruktur, Jakarta sudah pasti paling siap menyambut ribuan umat Katolik yang ingin melihat langsung Sri Paus non-Eropa pertama tersebut.

Infrastruktur seluruh moda transportasi hingga penginapan di Jakarta selama kunjungan Paus Fransiskus akan bekerja pada kapasitas maksimalnya. Lagi-lagi, penulis optimistis Jakarta tidak akan kerepotan. Seharusnya sudah bukan menjadi isu lagi. 

Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Saat Mgr Pius Datubara Kenang Kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Medan

Hal menarik yang mungkin terlewat adalah bagaimana memastikan umat Katolik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua-Papua Barat yang berkepentingan untuk menyambut Sri Paus ketika berkunjung ke Dili, ibukota Timor Leste dan Vanimo, Papua Nugini. Satu pulau tapi sudah beda negara.

Diketahui setelah mengunjungi Indonesia, Sri Paus dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Port Moresby  dan Vanimo (Papua Nugini) dari 6-9 September 2024. Kemudian, Dili (Timor Leste) dari 9-11 September 2024 sebelum kemudian ke Singapura pada 11-13 September 2024.

Jika dihitung perjalanan darat dari Kupang ke Dili via Atambua paling lama 12 jam perjalanan darat, sementara perjalanan darat dari Jayapura ke Vanimo via Skow sekitar 3 hingga 4 jam. Upaya yang lebih masuk akal dibandingkan memaksakan diri berjejalan ke Jakarta.

Baca juga: Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Harus Intensif Jelang Kunjungan Paus Fransiskus

Tentu saja karena ini menyangkut urusan pelintas antar negara, jelas akan lebih rumit dibandingkan sekadar kunjungan pesiarah Katolik dari wilayah dalam negeri ke Jakarta sesederhana urusan bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). 

Sebaliknya urusan peziarah dari NTT dan Papua sudah masuk isu Pelintas Batas. Ini tak lagi sederhana. Dibutuhkan diplomasi alias praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya

Sayang hingga saat ini proses diplomasi penulis lihat hanya untuk mengupayakan agar umat Katolik NTT agar bisa menyeberang dengan aman ke wilayah Timor Leste, sementara kerja diplomasi mengupayakan umat Katolik Papua nyaman masuk ke Papua Nugini belum terdengar sama sekali.

Upaya Pemerintah Indonesia bagi umat Katolik NTT terlihat dari kerja keras instansi Imigrasi Republik Indonesia maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Instansi Imigrasi, dalam hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim langsung melobi Dirjen Imigrasi Timor Leste Adelaide da Rosa. Sementara BNPP juga telah melakukan koordinasi dengan mitra Timor Leste.  

Bagi yang belum akrab dengan BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lembaga nonstruktural ini dipimpin Kepala Badan yakni Menteri Dalam Negeri, langsung di bawah Presiden.

Secara struktur, lembaga ini cukup gemuk karena harus mampu mengkoordinasikan fungsi pengawasan perlintasan di daerah lintas batas seperti imigrasi, bea cukai, karantina hewan, karantina tumbuhan, kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah. 

Koordinasi-Sosialiasi