Semua SDA itu menjadi kekayaan sangat strategis dan sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Semua itu akan mampu menyejahterakan rakyat Jika dikelola dengan bijaksana, dengan tetap mengedepankan aspek kesinambungan. 

Tak hanya menciptakan lapangan kerja, hilirisasi SDA barang tambang serta hilirisasi tanaman pangan sektor pertanian dan perkebunan akan meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, karena semakin aktif menanam dan mengolah.

Peningkatan produktivitas dan upaya memperbesar nilai tambah semua SDA akan membuka begitu banyak lapangan kerja. Sebab, perekonomian nasional yang bertransformasi tak hanya butuh teknologi terkini, melainkan juga peran tenaga kerja yang terampil dan produktif pada setiap tahapan proses produksi, pengawasan mutu hingga distribusi.

Sudah barang tentu harus tumbuh tekad untuk tidak lagi menjual SDA dalam wujud bahan mentah. Harus ada kemauan dan keberanian untuk mengolah semua SDA itu menjadi produk jadi bernilai tambah tinggi. 

Jika kemauan dan keberanian itu ingin diwujudnyatakan, tata kelola semua potensi ekonomi di desa-desa itu harus bertransformasi dengan program hilirisasi. Transformasi ekonomi dan program hilirisasi sudah begitu sering digemakan, bahkan rancangan programnya pun sudah dibuat.

Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Januari 2024, Prabowo mengemukakan tekadnya merealisasikan program hilirisasi untuk 21 komoditas, mencakup SDA  mineral hingga tanaman pangan di sektor pertanian dan perkebunan. Tim ekonomi Prabowo bahkan sudah menghitung kebutuhan dana program hilirisasi SDA yang totalnya mencapai 545 miliar dolar AS.

Sudah pasti bahwa hilirisasi butuh investasi baru, baik investasi lokal maupun asing. Selain menghadirkan teknologi baru dalam bidang produksi, hilirisasi akan butuh banyak ragam barang modal yang diimpor. Investasi untuk hilirisasi bisa direalisasikan jika iklim usaha di dalam negeri kondusif. 

Dan, semua orang paham bahwa kondusifitas berinvestasi bisa diwujudkan jika otoritas negara mau dan berani mengeliminasi semua faktor penghambat investasi, baik faktor penghambat di internal birokrasi maupun hambatan lain di luar birokrasi.

Sudah menjadi catatan klasik bahwa ada beragam keluhan dari pemilik modal atau investor untuk mulai menjalankan bisnisnya di Indonesia. Keluhan paling utama adalah kerumitan dan ketidakpastian regulasi;  infrastruktur yang belum mumpuni, masalah perizinan yang berbelit dengan persyaratan yang aneh-aneh, pengadaan lahan yang sering menimbulkan masalah hingga kualifikasi tenaga kerja. Belum lagi keluhan tentang korupsi dan nepotisme.

Para pemilik modal sering mempersoalkan tumpang tindih regulasi atau kebijakan investasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Investor yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat akan dihadapkan pada ketidakpastian ketika menghadapi pemerintah daerah karena kebijakannya berbeda atau bertolak belakang dengan pemerintah pusat. Bentuk ketidakpastian lainnya adalah perubahan kebijakan di daerah hanya karena terjadi pergantian gubernur atau bupati.

Dalam konteks perbaikan iklim usaha di dalam negeri, catatan klasik tentang keluhan para investor tersebut hendaknya mendapatkan perhatian dari tim ekonomi yang dibentuk Prabowo. Pusat dan daerah harus menyeragamkan persepsi tentang urgensi investasi. Sebab, peran pemerintah daerah dalam merealisasikan program hilirisasi cukup signifikan mengingat semua potensi SDA ada di daerah.

Sebagai konsolidasi awal bagi kelanjutan pembangunan ekonomi, penyeragaman persepsi itu bisa saja dilakukan Prabowo dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum Musrenbangnas, semua kepala daerah diajak untuk bersemangat mempersiapkan program hilirisasi SDA sesuai potensi daerah masing-masing.

Agar hilirisasi bisa terwujud, rumusan kebijakan pusat-daerah haruslah searah. Tumpang –tindih kebijakan investasi antara pusat dengan daerah tidak boleh lagi ditolerir.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Pemahaman Terhadap Budaya Dorong Anak Bangsa untuk Mampu Melahirkan Gagasan