Maxwell Boamah Amofa, peneliti di West Africa Transitional Justice Center (WATJ) dan koordinator International Partnerships for African Development (IPAD) menuliskan secara apik fakta Afrika ini.

Abad ke-15 dan ke-16 menandai masuknya kekuatan kolonial ke Afrika. Pada awal abad ke-16, Inggris di bawah Ratu Elizabeth I telah mengerahkan sekelompok bajak laut terkenal yang dipimpin John Hawkins.

Tugasnya adalah menyerang dan menjarah kapal-kapal Spanyol yang dikirim ke Afrika.

Pada tahun 1564, kelompok itu telah mengubah fokusnya untuk menangkap dan menjual orang Afrika sebagai budak ke Hindia Barat untuk bekerja di Perkebunan.

Produk akhirnya dikirim ke Inggris dalam bentuk perdagangan segitiga – sistem perdagangan yang kemudian dikenal sebagai perdagangan budak transatlantik.

Setelah merasakan keuntungan dari ekspedisi yang dilakukan oleh para pelaut, ratu memutuskan untuk mensponsori misi mereka yang lain.

Kerajaan melembagakan tindakan ini dengan mendirikan perusahaan Royal African pada tahun 1672 di bawah otorisasi Raja Charles II.

Organisasi ini secara eksklusif melakukan perdagangan sumber daya yang dijarah di Afrika seperti emas, budak, dan gading.

Sampai tahun 1884, ketika konsep pendudukan efektif diadopsi sebagai bagian dari Undang-Undang Umum Berlin selama Konferensi Berlin tahun 1884-85, ambisi Inggris pada dasarnya bukanlah territorial.

Mereka hendak membangun jaringan pos perdagangan yang memperjualbelikan barang-barang jarahan di pasar gelap yang biadab.

Sistem penjarahan rahasia ini pada tahun-tahun berikutnya diubah menjadi sistem 'pemerintahan tidak langsung'.

Namun, Prancis menginginkan ekspansionisme teritorial dan perdagangan barang-barang jarahan.

Hal ini dibuktikan dengan didirikannya pos dagang Saint-Louis di Senegal pada tahun 1659 sebagai bagian dari visi untuk menciptakan impian Afrika Barat Laut dengan Senegal sebagai pusatnya.

Mimpi tersebut mencakup pembentukan kendali yang efektif atas wilayah-wilayah dari Afrika Barat termasuk Pantai Gading, Niger, Guinea, Burkina Faso, dan Mauritania saat ini.

Juga mencakup wilayah-wilayah di utara, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko.