Bagi Prancis, kebijakan ekspansionis ini menawarkan keunggulan kompetitif dalam hal perdagangan barang-barang jarahan.

Paris juga bermaksud menggelar misi penyebaran bahasa dan budaya Prancis sebagai bagian dari ‘mission civilisatrice’ (misi peradaban), sebuah gagasan yang merasuki masyarakat Prancis pada Abad Pencerahan abad ke-18.

Perbedaan visi Inggris dan Prancis mendorong para kolonialis untuk menjalankan sistem pemerintahan kolonial yang berbeda.

Inggris mengambil posisi yang membenarkan diri sendiri dalam menghapuskan perdagangan budak karena hal itu mulai menimbulkan pertentangan di antara rakyat.

Namun, dengan kedok menghancurkan para pemimpin yang terlibat dalam perdagangan budak, mereka secara diam-diam menghentikan kesempatan untuk menggulingkan para pemimpin politik Afrika.

Di Nigeria, Inggris mendepak Nana dan Jaja yang menentang pemerintahan Inggris dan telah menghapuskan perdagangan budak untuk perdagangan karet dan minyak kelapa sawit pada tahun 1800-an.

Hal ini meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan tidak langsung Inggris karena dapat dikatakan bahwa sistem ini menanamkan rasa takut di antara para pemimpin yang menentang dan menggalang dukungan untuk boneka-boneka Inggris.

Melalui pemerintahan tidak langsung, mereka memerintah rakyat melalui para elit dan kepala suku yang setia kepada mahkota kolonial Inggris.

Prancis memiliki gubernur jenderal, yang ditunjuk oleh sebuah komite khusus di Prancis, sebuah Dewan Penasihat yang sebagian besar terdiri dari orang Prancis dan menunjuk gubernur-gubernur lokal yang merupakan orang Afrika.

Untuk memastikan rakyat memercayai pemerintah kolonial, Prancis memberikan kewarganegaraan kepada orang Afrika yang mencapai tingkat tertentu dalam kemahiran berbahasa dan asimilasi budaya.

Orang-orang ini sering disebut sebagai 'évolués', yang berarti 'mereka yang telah berevolusi'. Mereka dipandang sebagai warga negara Prancis kelas dua, memiliki hak sipil dan politik yang terbatas, dan sering menjadi sasaran rasisme.

Orang Afrika diizinkan untuk memilih gubernur mereka sendiri secara berkala dari kandidat yang dipilih oleh pemerintah kolonial Prancis, dan 'évolués' dalam beberapa kasus.

Seperti dalam kasus Senegal, diizinkan untuk memilih perwakilan mereka sendiri untuk Majelis Nasional Prancis. Contoh penting adalah Blaise Diagne, yang bertugas di Majelis Nasional Prancis dari tahun 1914-34.

Meskipun terdapat perbedaan internal dalam kebijakan kolonial mereka, otoritas Inggris dan Prancis fleksibel dan sering kali saling meniru.

Inggris menjalankan sistem yang secara formal serupa. Ada gubernur jenderal, komisaris tetap, misionaris Kristen, perwira kolonial, kepala suku, dan agen kolonial.