Oleh Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto

Mantan Kadispenau / Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

MILITER Indonesia menjadi Macan Asia. Itu terjadi tahun 1950-1960. Dalam periode tersebut, Bung Karno belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) sedemikian masifnya. Dua alutsista yang banyak dibeli adalah kapal perang dan pesawat tempur, mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Kini, 64 tahun kemudian, atau menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Sabtu (5/10/2024), muncul pertanyaan: kapan militer Indonesia akan kembali digdaya dan menjadi Macan Asia?

Berdasarkan data Global Firepower (GFP) yang mendata kekuatan militer negara-negara di dunia berdasarkan 60 faktor untuk menentukan skor Power Index, mulai dari kuantitas unit militer, kondisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan geografi, Indonesia termasuk negara dengan militer terkuat di dunia pada urutan ke-13 di tahun 2024 ini. Indeks kekuatan militer Indonesia berada di angka 0,2251. Hal ini juga menjadikan militer Indonesia berada di posisi paling atas di wilayah ASEAN.

Dilihat dari jumlah pasukan, Indonesia memiliki sekitar 1 juta pasukan, di antaranya 400 ribu tentara aktif. Anggaran belanja militer Indonesia mencapai US$ 25 miliar tahun 2024 ini. 

Namun untuk tingkat Asia, Indonesia masih kalah dari China, India, Korea Selatan, Jepang dan Pakistan yang masuk 10 besar negara dengan militer terkuat di dunia. Posisi pertama adalah Amerika Serikat, kedua adalah Rusia, dan ketiga adalah China. Pendek kata, militer Indonesia belum dapat disebut sebagai Macan Asia meskipun sudah menjadi yang terkuat di ASEAN.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI per 20 Oktober nanti, kita berharap tokoh yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Menteri Pertahanan itu dapat mengembalikan kedigdayaan militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia sehingga bisa disebut kembali sebagai Macan Asia. 

Di era yang sudah canggih ini, TNI tampaknya juga perlu memanfaatkan drone atau pesawat tanpa awak sebagai alutsista untuk keperluan pertahanan dan keamanan. 

Drone akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya. Drone juga menyediakan aksesibilitas ke daerah terpencil untuk berbagai keperluan.

Sayangnya, anggaran militer Indonesia tahun 2024 yang baru mencapai 25 juta dolar AS atau setara 0,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) belum ideal. Idealnya adalah 1-2 persen dari PDB. 

Tantangan Berbeda

Seiring perjalanan waktu,  apalagi setelah masuk era teknologi informasi, ancaman yang dihadapi Indonesia pun berbeda dari sebelumnya. Lebih kompleks. Jika sebelumnya ancamannya adalah perang konvensional atau perang fisik, baik di darat, di laut maupun di udara, kini ancamannya bertambah, yakni perang proksi atau "proxy war", perang asimetris, dan perang siber atau "cyber war".

Perang proksi adalah konflik militer di mana satu atau lebih pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung mendukung satu atau lebih negara atau non-negara yang terlibat dalam upaya untuk memengaruhi hasil konflik dan dengan demikian memajukan kepentingan strategis mereka sendiri atau melemahkan kepentingan lawan mereka.

Perang proksi diidentifikasi memiliki dua ciri, yaitu perang lokal dan tidak ada intervensi kekuatan militer dari luar. Pihak pelaku utamanya hanya mengendalikan dari jarak jauh dan memberi bantuan atau dukungan baik material maupun non-material sesuai dengan situasi yang ada.

Perang asimetris atau pertempuran asimetris adalah jenis perang antara pihak yang terlibat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam kekuatan militer, strategi, atau taktik. 

Jenis perang ini sering melibatkan gerilyawan atau milisi gerakan perlawanan yang mungkin memiliki status sebagai kombatan yang melanggar hukum terhadap pasukan organik. Contoh perang asimetris di Indonesia terjadi di Papua.

Adapun perang siber adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terkoordinasi dengan tujuan mengganggu kedaulatan suatu negara. Perang siber dapat berupa serangan terorisme (cyber terrorism), spionase (cyber espionage), penyelundupan narkoba dan sebagainya yang mengganggu keamanan nasional suatu negara.

Kini kita coba fokus pada perang siber. Dalam pertempuran modern saat ini, "center of gravity" kita adalah perang siber karena perang siber memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proksi, perang asimetris, dan perang propaganda.

Merujuk laporan perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, terungkap ruang digital Indonesia sudah digempur hampir 6 juta ancaman siber selama kuartal pertama 2024 atau Januari hingga Maret saja. Belum pada kuartal kedua dan ketiga. 

Sejak 2020 hingga kini Indonesia sudah puluhan kali mengalami serangan siber. 

Misalnya, data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dibobol grup ransomware Brain Chiper, Kamis (20/6/2024). Serangan ransomware itu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga. Belum diketahui data apa saja yang bocor.

Teranyar adalah insiden kebocoran data yang dialami Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga dicuri oleh peretas beridentitas Bjorka.

Data NPWP yang bocor ke tangan peretas Bjorka termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Kita bisa bayangkan betapa ngerinya jika sistem navigasi udara, laut dan darat diserang sehingga seluruh angkutan dan sistem pertahanan lumpuh. 

Begitu pun jika sistem perbankan diserang sehingga menyebabkan perekonomian nasional lumpuh. 

Angkatan Siber

Merespons berbagai serangan siber itu, berbagai pihak mendesak agar pemerintah membentuk Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra angkatan yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). 

Ketua MPR Bambang Soesatyo telah mengamplifikasi desakan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2024. Gayung bersambut, Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar TNI membentuk Angkatan Siber. 

Presiden Jokowi akan lengser keprabon pada 20 Oktober nanti. Tentu saja pembentukan Angkatan Siber harus diambil alih atau "take over" oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Selain siap menghadapi ancaman perang konvensional, TNI juga harus siap menghadapi ancaman perang nonkonvensional seperti perang siber, perang proksi dan perang asimetris. 

"Si Vis Pacem Parabellum" (jika mau berdamai, bersiaplah untuk perang)," kata pepatah Latin. 

Kalau sudah begini, militer Indonesia akan kembali menjadi Macan Asia. Insya Allah.