Oleh Pastor Yosafat Ivo OFMCap, Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Medan

Pengantar

Beptisan menghantar setiap umat Katolik masuk dalam dwi status; yakni menjadi anggota komunitas gerejawi dan juga komunias insani (Indonesia). Dengan demikian umat Katolik adalah warga Gereja (Katolik) dan sekaligus juga menjadi warga negara Indonesia.

Ini selaras dengan penegasan dari Mgr Albertus Soegijapranata kita adalah seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia. Status warga Gereja dan negara tentu memiliki konsekwnsi logis bagi Katolik yakni taat kepada Gereja dan taat kepada pemerintah (bdk Matius 22: 15-21).

Keterlibatan Katolik membangun negara adalah panggilan moral  untuk membangun Gereja dan juga negara. Ini adalah sebuah ketaatan yang luhur karena ketaatan kepada Allah sebagai yang utama dan ketaatan kepada pemerintah tidak perlu dipertentangkan. Nyata dalam dua sisi mata uang yang punya satu kesatuan,  hanya berbeda dalam penerapannya. Bahasa yang lebih fair ketaatan itu diwujudkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?”; Yesus memberikan jawaban yang jelas, “Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22;21).

Baca juga: Keterlibatan Tokoh Adat dan Gereja Jadi Kunci Pembebasan Pilot Susi Air

Yesus membedakan antara urusan kemanusiaan yang harus dijalankan dengan kewajiban kepada Allah yang mesti ditaati, sehingga umat Katolik dapat memberikan kewajibannya dengan tepat.  

Ini mengandung arti bahwa identitas orang Katolik harus menjadi Indonesia seutuhnya dan serentak menjadi Katolik seutuhnya, bukan menjadi manusia abu-abu.  Tetapi sungguh-sungguh Katolik dan sungguh-sungguh Indonesia.

Gereja itu Politis

Berbicara tentang Gereja itu politis tentu dalam konteks kehadiran Gereja sebagai berkat dalam konteks sosial, politik, dan kemasyarakatan. Gereja adalah kumpulan komunitas yang seyogianya aktif berpartisipasi dalam membangun ketiga aspek tersebut.

Paus Fransiskus menegaskan Gereja Katolik bukanlah komunitas yang tertutup dan buta akan masalah sosial, politik dan kemasyarakatan. Tetapi sungguh terbuka dan memberikan solusi dengan semangat kristiani atas semua persoalan duniawi. 

Tugas ini mengambil bentuknya yang paling konkret dalam keterlibatan orang Katolik dalam kehidupan sosial politik. Keterlibatan orang katolik dalam kehidupan sosial politik adalah kontribusi sekaligus tugas utama yang dapat dilaksanakan umat Katolik dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa di tengah kecemasan dan harapan dunia.  

Dengan semangat dasar ini tidak ada alasan bagi umat Katolik untuk menyebut politik itu sebagai sesuatu yang kotor dan penuh dengan akal busuk tetapi sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Bonum Commune). Di arena inilah tugas dan panggilan Gereja, khususnya awam untuk menjadi garam dan terang dunia.

Gereja menegaskan dirinya serta keberadaannya di dunia sebagai sakramen, tanda dan sarana kesatuan serta persektuan Allah dengan seluruh umat manusia (bdk Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium 1).

Hal ini menjelaskan satu hal pokok dari keberadaan Gereja, yaitu bahwa Gereja ada di dunia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi kepentingan seluruh umat manusia.

Rencana keselamatan dan hasrat kemanusiaan akan keselamatan berjumpa di dalam Gereja. Keduanya tidak bertentangan tetapi konvergen. Rencana serta tindakan keselamatan Allah terjadi di dunia, dalam sejarah manusia dan Gereja diutus ke dunia mengalamatkan tugas perutusannya kepada manusia dan sekaligus menjamin perwujudan atau kepenuhan keselamatan itu.